Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana pengedaran obat di atas HET pada masa pandemi Covid-19: studi kasus Polda Jawa Timur

Skripsi ini merupakan penelitian yang mengkaji mengenai suatu tinjauan terhadap tindak pidana pengedaran obat di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pada masa pandemi covid-19 yang terjadi di wilayah Surabaya, yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, mengenai bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap tindak pidana pengedaran obat di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pada masa pandemi covid-19. Kedua, mengenai bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tindak pidana pengedaran obat di atas harga eceran tertinggi pada masa pandemi covid-19. Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) yakni, penelitian yang dilakukan secara sistematis mengangkat data-data yang terdapat di lapangan. Penulis melakukan penelitian lapangan di Polda Jawa Timur. Sumber yang dikumpulkan adalah data hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang menjadi sumber hukum primer. Sifat penelitian ini yakni deksiptif, yang menggambarkan antara fakta dan permasalahan. Setelah data terkumpul, disesuaikan dengan topik permasalahan dan disusun secara sistematis dengan teknik analisis deskriptif dan metode pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan dua aspek. Pertama, tindak pidana pengedaran obat di atas HET pada masa pandemi covid-19 jika ditinjau dari hukum positif, maka termasuk kedalam tindak pidana yang melanggar Undang-undang Kesehatan. Pelaku tidak memiliki keahlian khusus dan tidak memiliki kewenangan di bidang kefarmasian yang menyimpan dan mengedarkan obat-obatan terapi covid-19. Kedua, jika tindak pidana pengedaran obat di atas HET pada masa pandemi covid-19 ditinjau dari Hukum Islam yang menggunakan teori Hukum Pidana Islam, Maslahah Mursalah dan Teori Ihtikar atau penimbunan dalam Islam, maka perbuatan pelaku telah bertentangan dengan hukum syara’ dan mendatangkan kemudharatan. Dengan adanya kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka diharapkan kepada pemerintah untuk menetapkan regulasi baru agar ada kepastian hukum. Kepada penegak hukum hendaknya lebih memberikan pengertian dan pembelajaran untuk masyarakat tentang dampak besar yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana. Dan yang tak kalah penting kepada masyarakat umum, hendaknya mampu saling peduli dan memahami situasi. Disamping itu diharapkan sanksi yang telah diberikan kepada pelaku tak hanya menjadi wujud represif semata namun dapat memperbaiki tatanan masyarakat kedepannya.