Analisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap putusan tidak dapat diterima dalam permohonan Judicial Review Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik: studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mutmainnah, Sri Ruhyatul (2022) Analisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap putusan tidak dapat diterima dalam permohonan Judicial Review Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik: studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img] Text
Sri Ruhyatul Mutmainnah_C04218031.pdf

Download (5MB)

Abstract

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis untuk memberikan penjelasan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) merupakan suatu aturan tertulis yang menjadi rule atau acuan normatif partai politik yang dibuat secara bersama-sama dan mengikat bagi seluruh anggota dalam internal partai politik bersangkutan. Tujuan, ruang lingkup, dan unsur-unsur dalam AD/ART memiliki perbedaan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa AD/ART bukan termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tentang ruang lingkup kewenangan Mahkamah Agung salah satunya adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dalam hal ini maka Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk menguji AD/ART. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung Nomor: 39 P/HUM/2021 yang menyatakan amar putusan tidak dapat diterima adalah tepat dan benar. Adapun dalam kajian fiqh siyāsah dusturiyah, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan penguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang memiliki kesamaan dengan wilayah al maz{a>lim. Berdasarkan kaidah-kaidah fiqh siyāsah dusturiyah, putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tidak dapat diterima terkait permohonan judicial review AD/ART juga dapat disimpulkan telah tepat dan sesuai dengan kaidah pembentukan perundang-undangan dalam hukum Islam. Sejalan dengan uraian tersebut, maka kedepan disarankan terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait mekanisme pengujian AD/ART sebagai legitimasi aturan judicial review AD/ART tersebut dan tidak ada lagi AD/ART yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Mutmainnah, Sri Ruhyatulsriruhyatul@gmail.comC04218031
Contributors:
ContributionNameEmailNIDN
Thesis advisorFarida, Anisanis6872farida@gmail.com197208062014112001
Subjects: Hukum
Keputusan Hakim
Partai Politik
Keywords: Partai politik; AD/ART politik; judicial review
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Sri Ruhyatul Mutmainnah
Date Deposited: 28 Jun 2022 04:51
Last Modified: 28 Jun 2022 04:51
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/53654

Actions (login required)

View Item View Item