Tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak di Era Pandemi Covid-19

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rohmah, Miftahur (2021) Tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak di Era Pandemi Covid-19. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img] Text
Miftahur Rohmah_C04217020.pdf

Download (2MB)

Abstract

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dengan pendekatan statue approach. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fiqh Siyasah. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pemberiann Asimilasi dan Hak Integrasi di tengah pandemi Covid-19,menimbulkan sisi atau dampak positif dan negatif. Di dalam kebijakan tersebut dijelaskan bahwa Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dalam hal pmberian Asimilasi dan Hak Integasi berhak mendapatkan haknya sebagai Narapidana dan Anak. Sisi negatifnya, menurut penulis masyarakat merasakan akan keresahan atau merasa terganggu akan kehidupan bermasyarakat akhirnya menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran dengan dibebaskannya Narapidana dan Anak yang akan mengulangi tindak pidananya setelah Narapidana dan Anak tersebut mendapatkan Asimilasi dan Hak Integrasi. Bahwa kebijakan tersebut meanggar Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang mengakibatkan masyarakat merasa khawatir dan cemas. Selain itu juga kebijaka tersebut melanggar prinsip Hak Asasi Manusia menurut Islam yaitu prinsip dharuriyah al-khams yaitu hak perlindungan jiwa (hifdzu nafs). Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasanya dibutuhkan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Aasi Manusia untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut dan membuat peraturan kebijakan yang mencerminkan asas keadilan, kesetaraan, keseimbangan, ketertiban dan kepastian.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Rohmah, Miftahurmiftahurrohmah820@gmail.comC04217020
Contributors:
ContributionNameEmailNIDN
Thesis advisorSuyikno, Suyiknoyicko.88@gmail.com2005077304
Subjects: Fikih
Hak Asasi Manusia
Keywords: Asimilasi; Hak Integrasi; Narapidana; Covid 19.
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Miftahur Rohmah
Date Deposited: 20 Jul 2021 11:42
Last Modified: 20 Jul 2021 11:42
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/48643

Actions (login required)

View Item View Item