IMPEACHMENT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KE-4 KH. ABDURRAHMAN WAHID DALAM TINJAUAN MAQASID AL SHARI’AH

Rohman, Miftakur (2016) IMPEACHMENT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KE-4 KH. ABDURRAHMAN WAHID DALAM TINJAUAN MAQASID AL SHARI’AH. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (514kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (543kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (309kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (484kB) | Preview
[img] Text
Bab 2.pdf

Download (671kB)
[img] Text
Bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (404kB)
[img] Text
Bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (414kB)
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (186kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (319kB) | Preview

Abstract

Sidang Istimewa yang digelar pada Agustus 2001. Waktu itu MPR telah mencabut mandat atau memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid dengan alasan bahwa presiden dinyatakan telah melanggar haluan negara, karena tidak hadir dan menolak untuk memberi pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR, serta penerbitan Dekrit/Maklumat tanggal 23 Juli 2001 yang dianggap inkonstitusional oleh MPR. Akan tetapi pemberhentian ini menuai perdebatan yang panjang. Sehingga dalam penelitian ini dirumuskan, Bagaimanakah tinjauan teori hukum dan maqasid al shari’ah terhadap impeachment presiden Abdurrahman Wahid.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana tinjauan maqasid al shari’ah terhadap impeachment presiden Abdurrahman Wahid. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research), Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas asas hukum, khususnya yang terkait dengan impeachment menurut Hukum Positif dihubungkan dengan maqasid al syari’ah. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis. pendekatan yang digunakan yaitu normative, yuridis dan filosofis.
Secara garis besar hasil penelitian ini adalah bahwa proses pemberhentian terhadap Presiden Abdurrahman Wahid merupakan tindakan inkonstitusional, sehingga keputusanya termasuk cacat hukum, sedangkan ditinjau dari maqasid al syari’ah pemberhentian presiden Abdurrahman wahid, tidak sesuai prinsip maqasid al shari’ah, yang menggunakan pertimbangan maslahah. sebab mekanisme dan keputusanya bertolak belakang dengan undang undang.

Email:
Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Impeachment; maqasid al syari’ah; MPR; Presiden Abdurrahman wahid
Subjects: Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions: Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Miftakur Rohman
Date Deposited: 30 Mar 2016 07:12
Last Modified: 30 Mar 2016 07:12
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/4855

Actions (login required)

View Item View Item