Analisis fiqh siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang Pencalonan Mantan Narapidana korupsi sebagai Calon Kepala Daerah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Umam, Khotibul (2020) Analisis fiqh siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang Pencalonan Mantan Narapidana korupsi sebagai Calon Kepala Daerah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img] Text
Khotibul Umam_C95216112.pdf

Download (1MB)

Abstract

Data penelitian ini dihimpun menggunakan library research dan dokumenter. Teknis analisis data menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, factual dan akurat mengenai kewenangan dari obyek penelitian dan dihubungkan dengan putusan terkait. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu siyasah al-dusturiyah. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa: pertama Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 yang memperbolehkan mantan narapidana menjadi sebagai calon kepala daerah masih mengacu pada tafsir Putusan MK No. 04/PUU-VII/2009, dan putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 mengenai dengan permohonan pengujian terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, merupakan sebagai kaidah hukum yang inkonstitusional bersyarat sehingga Mahkamah konstitusi memperbolehkan mantan narapidana sebagai calon kepala daerah dengan syarat tertentu, dengan dilandasi pertimbangan dasar hukum pada Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kedua, tinjauan kajian siyasah dusturiyah menjadi landasan pertimbangan dalam memutuskan putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 yang memperbolehkan mantan narapidana menjadi sebagai calon kepala daerah telah menjawab isi permasalahan yang mencakup hak-hak umat seperti mantan narapidana juga berhak mendapatkan hak politik dalam bernegara. Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran bahwa setidaknya masyarakat bisa lebih berfikir secara jernih dan ilmiah dalam mengeluarkan pernyataan, sebab seorang mantan narapidana sama-sama memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya; dan terhadap pemerintahan agar dapat lebih bijak kembali dalam pembentukan hukum atau undang-undang, supaya tidak terjadi ketimpangan maupun ketidakadilan pada hukum bagi warga negara Indonesia.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Umam, Khotibulumamkhotibul78@gmail.comC95216112
Contributors:
ContributionNameEmailNIDN
Thesis advisorRohmad, Ahmad Khubby Aligoesbobby@gmail.com2020097801
Subjects: Hukum > Hukum Tata Negara
Kepala Daerah
Korupsi
Keywords: Calon Kepala Daerah; Mantan Narapidana Korupsi; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019.
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: khotibul umam
Date Deposited: 03 Apr 2021 11:05
Last Modified: 03 Apr 2021 11:05
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/47273

Actions (login required)

View Item View Item