Mekanisme seleksi perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 pasca putusan MA No, 28 Tahun 2018 ditinjau dari fiqh siyasah: studi kasus di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ummah, Daimatun Maslahatul (2020) Mekanisme seleksi perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 pasca putusan MA No, 28 Tahun 2018 ditinjau dari fiqh siyasah: studi kasus di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img] Text
Daimatun Maslahatul Ummah_C95216101.pdf

Download (1MB)

Abstract

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menjelaskan dari data-data yang sudah didapatkan. Data yang digunakan pola pikir induktif adalah dengan memaparkan teori-teori dalam Mekanisme Seleksi Perangkat Desa dalam hukum Islam dan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa meskipun dalam tata urutan sudah sesuai dengan aturan dalam Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 dan sudah tidak ada pembentukan tim perangkat desa di tingkat Kabupaten sesuai dengan Putusan MA 28 P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa tidak boleh ada pembentukan tim pengisian perangkat desa di tingkat kabupaten. Tetapi masih ada campur tangan Pemerintah Daerah dalam memilih Perangkat Desa, terbukti dengan Pemerintah Daerah menunjuk salah satu orang untuk menjadi bagian dalam Tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa. yang mana pembentukan tim tersebut adalah salah satu awal dari tahapan Mekanisme Seleksi Perangkat Desa. Hal ini disebabkan karena masih adanya kepentingan politik dalam memilih perangkat desa. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018, yang menjelaskan bahwa pembentukan tim tersebut dipilih oleh Kepala Desa dan dibantu oleh BPD. Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan Pemerintah Daerah tidak lagi terlibat dalam melakukan seleksi Perangkat Desa, baik dalam pembentukan tim pengangkatan perangkat desa maupun dalam penyelesaian perangkat desa.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Ummah, Daimatun Maslahatuldaimatunm@gmail.comC95216101
Contributors:
ContributionNameEmailNIDN
Thesis advisorSuyikno, Suyiknoyicko.88@gmail.com2005077304
Subjects: Hukum
Kepala Daerah
Keywords: Perangkat Desa; Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018; Seleksi perangkat desa.
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Daimatun Maslahatul Ummah
Date Deposited: 04 Jan 2021 00:43
Last Modified: 04 Jan 2021 00:43
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/45520

Actions (login required)

View Item View Item