ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN NIKAH ANAK PODO MBAREP di DESA KETEGAN KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO

Skripsi ini berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah anak podo mbarep di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana tradisi larangan nikah “anak podo mbarep” di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan nikah “anak podo mbarep” di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo?
Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitif yaitu pola pikir yang menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau fenomena masyarakat (sosial) atau kenyataan yang ada di lapangan. Selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif yakni memaparkan hukum Islam yang membahas tentang larangan pernikahan yang fenomena umum kemudian menganalisis sesuatu hal yang bersifat khusus.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam al-Qur’an telah disebutkan, siapa saja wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Keharaman tersebut ada yang bersifat abadi dan ada yang bersifat sementara. Sedangakan larangan nikah anak podo mbarep tidak ada dan tidak pernah disebutkan dalam al-Qur’an. Ini hanyalah buah pikiran manusia sendiri yang dilakukan secara turun-temurun yang tidak didasari dengan dalil-dalil yang bisa diterima oleh syara’. Dan apabila digolongkan ke dalam ‘urf, ini adalah termasuk daripada ‘urf fasid (kebiasaan yang rusak). Larangan nikah semacam ini adalah tidak boleh diikuti karena bertentangan dengan hukum Islam dan tergolong ‘urf fasid. Jadi, tradisi semacam ini boleh diterjang dan dilanggar, karena tradisi seperti ini adalah tidak benar dan tidak dapat diikuti oleh umat islam.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka masyarakat Desa Ketegan hendaknya memahami secara benar tentang syarat nikah dan larangan perkawinan dalam hukum Islam, sehingga lebih luas pemahaman dan pengetahuan dalam hal perkawinan. Agar bisa membedakan mana yang patut diikuti dan tidak. Selanjutnya, Tokoh agama sebagai panutan masyarakat hendaknya memberikan pengetahuan secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dalam hukum Islam khususnya mengenai masalah syarat nikah dan larangan pernikahan dalam Islam