KEWENANGAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH AMMAH

Ula, Siti Khoirotul (2015) KEWENANGAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH AMMAH. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (10MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (188kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (197kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (420kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (487kB) | Preview
[img] Text
Bab 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (298kB)
[img] Text
Bab 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (294kB)
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (187kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (232kB) | Preview

Abstract

Persoalan pertambangan sebagai bagian dari sumber daya alam sesuai amanat konstitusi dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Pengelolaan pertambangan ini pada era otonomi daerah menjadi urusan pemerintahan Pusat dan Daerah secara tersendiri. Baik Pemerintah Pusat maupun Daerah memiliki kewenangan untuk persoalan pengelolaan pertambangan itu melalui upaya perizinan usaha pertambangan, kasus-kasus terbengkalainya persoalan masyarakat terdampak pertambangan menjadi rumit ketika aturan perundang-undangan dianggap tidak memuat kewenangan pemerintah atau bahkan saling adanya tumpang tindih kewenangan.
Dengan fokus kajian pada ada dan tidaknya nilai-nilai kemaslahatan yang ada pada Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang : 1. Bagaimana mekanisme perizinan usaha pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara? 2. Bagaimana kewenangan perizinan usaha pertambangan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam perspektif maslahah ‘ammah?
Pada penelitian normatif yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan (library research) ini diketahui bahwa kewenangan perizinan usaha pertambangan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan kewenangan atributif yang diamanatkan langsung oleh undang-undang pertambangan mineral dan batubara. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada di dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota, Gubernur apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan oleh Menteri apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah Provinsi setelah mendapaatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk perizinan usaha pertambangan ini berdasarkan hukum administrasi Negara lebih dekat dengan bentuk konsesi daripada izin itu sendiri.
Dalam perspektif teori maslahah ‘ammah, persoalan perizinan yang berhubungan dengan penetapan wilayah usaha pertambangan, kurang menyeluruh dan belum bisa memberikan kemaslahatan secara luas kepada masyarakat, terlebih ketika terjadi persoalan antara masyarakat terdampak dan pelaku usaha. Padahal, usaha eksplorasi dan eksploitasi pertambangan merupakan suatu kewajiban Negara yang harus dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi yaitu dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang selaras dengan prinsip hukum Islam, yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan. Suatu aturan perundang-undangan suatu Negara haruslah mengandung nilai kemaslahatan, jika tidak maka bisa dibatalkan

Email:
Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Titik Triwulan Tutik
Uncontrolled Keywords: Kewenangan; Perizinan; Usaha Tambang; Pertambangan Mineral; Batubara; Maslahah Amah
Subjects: Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions: Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Editor : Abdun Nashir------ Information------library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 29 Jan 2016 07:02
Last Modified: 03 Feb 2016 03:54
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/4254

Actions (login required)

View Item View Item