Analisis hukum pidana islam terhadap penegakan hukum pada pasal 291 uu no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: studi kasus tidak menggunakan helm oleh pengendara motor pada konvoi suporter Persebaya di wilayah hukum Polsek Benowo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mutmainah, Siti (2020) Analisis hukum pidana islam terhadap penegakan hukum pada pasal 291 uu no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: studi kasus tidak menggunakan helm oleh pengendara motor pada konvoi suporter Persebaya di wilayah hukum Polsek Benowo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img] Text
Siti Mutmainah_C03216050.pdf

Download (3MB)

Abstract

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan observasi. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Adapun metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primernya adalah wawancara terhadap jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Surabaya dan Polsek Benowo Surabaya. Adapun data sekundernya yaitu buku-buku hukum, jurnal serta Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian, teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu teori penegakan hukum, teori hukum pidana positif dan teori hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam hal penegakan hukum, kepolisian Satlantas Polres Surabaya dan Polsek Benowo Surabaya tidak melakukan upaya penilangan dan teguran terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum lalu lintas oleh suporter Persebaya. Namun, secara umum dan dalam situasi dan kondisi tertentu kepolisian hanya mengambil langkah aman, dan tidak melakukan penilangan dan lebih bersifat mengamankan saja. Selanjutnya berkaitan dengan upaya dalam menertibkan para pelanggar polisi menggunakan upaya sosialisasi, himbauan dan sosialisasi melalui spanduk. Sanksi yang diterapkan dalam hukum pidana Islam untuk pelanggar lalu lintas adalah hukuman takzir. Jenis hukuman berat dan ringannya hukuman ditentukan oleh pemerintah atau hakim yang memperhatikan, menimbang, dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan kemaslahatan umat. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum dalam kasus pelanggaran lalu lintas disarankan; Pertama, hendaknya pihak penegakan hukum berpegang pada peraturan undang-undang dan peraturan pemerintah yang sudah berlaku. Dan juga, tetap berlaku adil bagi masyarakat. Kedua, hendaknya para pelanggar juga mempunyai kesadaran hukum dalam berkendara di jalan demi keselamatan.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Mutmainah, Sitismutmainah721@gmail.comC03216050
Contributors:
ContributionNameEmailNIDN
Thesis advisorHatta, MohHatta_marina@yahoo.com2026107104
Subjects: Hukum > Hukum Pidana Islam
Lalu Lintas
Lalu Lintas > Undang-undang dan peraturan
Keywords: Helm; Lalu Lintas; Hukum Indonesia.
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Depositing User: Siti Mutmainah
Date Deposited: 14 Aug 2020 02:40
Last Modified: 14 Aug 2020 02:40
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/42364

Actions (login required)

View Item View Item