ANALISIS FIQH IKHTILAF TERHADAP KONFLIK DUALISME KEPENGURUSAN DEWAN PERWAKILAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN LUMAJANG

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Awalia, Virdaus Rizqi (2015) ANALISIS FIQH IKHTILAF TERHADAP KONFLIK DUALISME KEPENGURUSAN DEWAN PERWAKILAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN LUMAJANG. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (162kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar isi.pdf

Download (120kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (503kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (490kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (490kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (478kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (260kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar pustaka.pdf

Download (301kB) | Preview

Abstract

Judul penelitian ini adalah Analisis Fiqh Ikhtilaf terhadap konflik dualism kepengurusan DEwan perwakilan cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang (Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj). penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan yaitu : Bagaimana Deskripsi dualism kepengurusan di Dewan perwakilan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Lumajang? Dan Bagaimana analisis Fiqh Ikhtilaf terhadap dualism kepenguran Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang?
Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif-kualtitatif. Untuk memberikan gambaran tentang analisis Fiqh Ikhtilaf terhadap konflik dualisme kepengurusan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang (Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj) maka dalam hal penggalian data yang dipakai anatara lain : study verivikatif yakni study tentang Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj, buku-buku tentang Fiqh Ikhtilaf serta literature yang berhubungan dengan Penelitian.
Hasil dari Penelitian menyimpulkan bahwa : Konflik Dualisme kepengurusan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang yaitu di awali dengan terbitnya Surat DPP PKB Nomor. 2627/DPP-03/V/B.1/VII/2011 tertanggal 07 Juli 2011, Perihal Surat tugas yang diberikan kepada Dr. H. Ali Mudhori, S,Ag, M,Ag, penerima surat tugas dalam hal ini Dr. H. Ali Mudhori, S,Ag, M,Ag, dalam melaksanakan tugasnya melebihi wewenang tupoksinya yaitu melaksanakan Muscab (musyawarah cabang) DPC PKB Kabupaten Lumajang, Di dalam muscab itu menghasilkan kepengurusan baru yang dinilai tidak sah karena kepengurusan lama belum selesai masa tugasnya. Maka kepengurusan lama yakni kubu H. Rofik SH, MHum melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lumajang yang dimenangkan oleh pihak penggugat yakni H. Rofik SH. MHum. Ada beberapa Upaya Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh para pihak sebelum memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri yakni dengan melakukan mediasi sebanyak 3 kali yang dimediatori oleh DPP PKB, DPW PKB Jawa Timur dan KPU Kabupaten Lumajang yang hasilnya tidak ada kata sepakat untuk damai dan berakhir tuntutan ke Pengadilan Negeri, selain menggunakan upaya penyelesaian mediasi para pihak juga menggunakan cara Fack Fending yakni dengan pemeriksaan berkas-berkas oleh Mahkamah Partai. Secara Fiqh Ikhtilaf, penyelesaian konflik dan sengketa melalui lembaga tahkim tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam dan ajaran Fiqh Ikhtilaf. Didalam penyelesaian pada masa sekarang terdapat pengembangan penyelesaian konflik dengan zaman dahulu, yakni pada masa sekarang penyelesaian sengketa dilakukan bukan hanya dengan mediasi, tetapi juga dengan fack Finding dan pengajuan sengketa ke Pengadilan. Di dalam Fiqh Ikhtilaf teleh dijelaskan secara jelas bahwa suatu konflik, sengketa maupun dualisme kepengurusan tidak diperbolehkan di dalam Islam, sesuai yang dijelaskan di dalam Al-Qur’an Surat Al. Maidah Ayat 105.
Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada para pihak yang berkonflik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan partai dan keputusan-keputusan partai lainnya. Dalam memilih kepengurusan pada semua tingkatan harus benar-benar selektif mengutamakan kader dari yang lainnya, khususnya pada Muktamar, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Cabang dalam menentukan dan memilih ketua partainya diupayakan kader, arif, adil dan bijaksana

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: Lailatul Musyafa’ah
Creators:
CreatorsEmailNIM
Awalia, Virdaus RizqiUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: Dualisme dan Pluralisme
Fikih
Partai Politik
Uncontrolled Keywords: Fiqh Ikhtilaf; Konflik Dualism; Partai Kebangkitan Bangsa
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Depositing User: Editor : samid library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 22 Jan 2016 07:07
Last Modified: 22 Jan 2016 07:07
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/3862

Actions (login required)

View Item View Item