PEMBERIAN GRASI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN EXTRA ORDINARY DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG GRASI

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka (library research) dengan judul ‚Pemberian Grasi Terhadap Pelaku kejahatan Extra ordinary Dalam Tindak Pidana Narkotika Perspektif Fikih Jinayah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi‛. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang: 1). Bagaimana pemberian grasi terhadap pelaku kejahatan extra ordinary dalam tindak pidana narkotika perspektif fikih jinayah? 2). Bagaimana pemberian grasi terhadap pelaku kejahatan extra ordinary dalam tindak pidana narkotika perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang grasi?
Guna menjawab permasalahan di atas, maka data penelitian ini dihimpun yang kemudian disajikan dengan metode kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan teknik studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mencatat, mengiventarisasi, menganalisasi, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari sumber primer dan skunder kemudian dianalisis.
Pembahasan dalam Skripsi ini menghasikan kesimpulan, bahwa pengampunan dalam perspektif fikih jinayah perlu diperhatikan secara seksama bahwa pengampunan berlaku jika dalam perkara h}udu>d pada proses pengaduan kasus kepada qa>d}i> dan qa>d}i> belum memutuskan hukumannya. Adapun jika telah memutuskan atau menjatuhkan hukuman terhadap sebuah kejahatan, maka tidak boleh ada pemaafan ataupun peringanan, kecuali dalam perkara jinayat jika s}a>h}ibul h}aq yang memberikan pemaafan adapun pemaafan dalam ta’zi>r haruslah atas dasar tuntutan kemaslahatan. Dan dari sisi kewenangan yang dimiliki Presiden sesuai yang diamanatkan konstitusi Pasal 14 ayat (1) yang mana dalam permohonan grasi telah disertakan juga pertimbangan Mahkamah Agung, dan prosedural yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 juncto Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi diantaranya mengenai putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi, hak mengajukan grasi, jangka waktu permohonan grasi, dan tata cara permohonan grasi. Adanya prosedur dalam pengajuan grasi mengindikasikan bahwa seorang Presiden sekalipun memiliki kewenangan, maka Presiden juga diawasi dalam tindak tanduknya dalam menetapkan suatu aturan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Beberapa hal yang dapat diajukan sebagai tolak ukur seorang presiden dalam memberikan grasi, yaitu harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan UUD.
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dengan adanya peran serta pertimbangan Mahkamah Agung kepada presiden dalam pemberian grasi, diharapkan mampu memberikan batasan kepada Presiden dalam menggunakan kekuasaannya sesuai keadilan, sehingga dapat menghindari pemberian grasi yang berlebihan kepada pelaku kejahatan extra ordinary. Dengan kata lain, pertimbangan Mahkamah Agung harus bersifat mengikat, dengan tujuan membatasi pemberian grasi yang sewenang-wenang oleh Presiden.