Harmonisasi pemikiran politik hukum Islam kontemporer: diskurus relasi Islam-Negara dalam kontestasi Pemilihan Presiden di 2019 di Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abshar, Fariz Ulul (2019) Harmonisasi pemikiran politik hukum Islam kontemporer: diskurus relasi Islam-Negara dalam kontestasi Pemilihan Presiden di 2019 di Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img] Text
Fariz Ulul Abshar_F02217038.pdf

Download (1MB)

Abstract

Di Indonesia perdebatan hubungan agama dan negara sudah terjadi sejak awal kemerdekaan Indonesia dalam perumusan dasar negara. Dihilangkannya tujuh kata dari Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (yang dikenal sebagai Piagam Jakarta) merupakan titik awal pertikaian bagi banyak kelompok Islam di Indonesia. Perdebatan tersebut juga terjadi dalam sidang-sidang Dewan Konstituante yang kemudian perdebatan tersebut berujung pada sikap Soekarno yang mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada era post-truth saat ini, perdebatan hubungan agama dan negara terulang kembali. Tetapi dengan wajah yang berbeda, perdebatan bukan terletak pada Islam sebagai dasar negara tetapi telah bermetamorfosis pada lingkup kontestasi pemilihan presiden. Munculnya populisme politik identitas. Terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu; (1) Bagaimana pemikiran politik hukum Islam Kontemporer terkait relasi Islam dan negara?, (2) Bagaimana Implikasi Harmonisasi Pemikiran Politik Hukum Islam Kontemporer (relasi Islam dan negara) dalam kontestasi pemilihan presiden 2019 di Indonesia? Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; Pertama, dalam Pemikiran politik hukum Islam kontemporer terdapat tiga paradigma. Paradigama tersebut adalah paradigma “sekularis”, “tradisionalis”, dan “reformis atau Islam moderat”. Kedua, Hubungan agama dan negara di Indonesia adalah berparadigma simbiotik dan bertipologi Islam reformis. Berparadigma simbiotik yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara. Karena dengan negara, agama dapat berkembang. Begitupun sebaliknya, negara juga memerlukan agama. Karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika moral spiritual. Sedangkan bertipologi Islam reformis adalah dimana negara menerapkan seperangkat tata nilai etika yang bersumber dari tuntunan agama (Islam) yang universal seperti kejujuran dan tanggung jawab, keadilan, persaudaraan, kemajemukan, persamaan, permusyawaraan, perdamaian, kebebasan, dan kontrol sosial yang dapat dijadikan pedoman dasar yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Abshar, Fariz UlulUNSPECIFIEDF02217038
Contributors:
ContributionNameEmailNIDN/NIP
Thesis advisorFaridah, AnisUNSPECIFIED197208062014112001
Subjects: Hukum > Hukum Tata Negara
Politik
Politik > Politik Islam
Pemikiran
Uncontrolled Keywords: Relasi Islam-Negara; Pemilihan Presiden; Harmonisasi Pemikiran Politik Islam Kontemporer
Divisions: Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Abshar Fariz Ulul
Date Deposited: 15 Aug 2019 02:50
Last Modified: 15 Aug 2019 02:50
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/35053

Actions (login required)

View Item View Item