Analisis Hukum Islam terhadap Wanprestasi pada Hibah Tanah di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Wanprestasi pada Hibah Tanah di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini merupakan penelitian yang akan menjawab dua rumusan masalah; 1) Bagaimana kasus posisi timbulnya wanprestasi pada akad hibah tanah di Desa Kemantren Kecamaran Paciran Kabupaten Lamongan? dan 2) Bagaimana analisis analisis hukum islam terhadap wanprestasi pada hibah tanah di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan? Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara dan observasi dan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif `analitis dengan pola pikir deduktif yaitu teknik analisa dengan cara menggambarkan data apa adanya, dalam hal ini tentang wanprestasi pada hibah tanah di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan kemudian dianalisa dengan menggunakan teori akad dan hibah. untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan dua hal bahwa yang pertama Wanprestasi yang terjadi pada akad hibah tanah di desa Kemantren berawal dari adanya perjanjian akad hibah tanah di desa Kemantren yang terjadi antara warga desa dan perangkat desa. Tanah yang dihibahkan oleh masyarakat nantinya akan digunakan untuk pembuatan jalan baru untuk jalur transportasi para peziarah ke makam Syekh Maulana Ishaq. Masyarakat bersepakat untuk menghibahkan tanahnya selebar 2 meter kepada pihak pengelolah. Namun pada saat proses pembangunan jalan ternyata pihak pengelolah telah mengambil lebih dari 2 meter. Yang kedua yaitu Analisis hukum Islam terhadap wanprestasi pada hibah tanah di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan adalah sah. Dalam hal ini menurut hukum islam memang akad hibah tersebut tidak dipatuhi atau tidak sesuai dengan perjanjian diawal akad. Namun, pada pertimbangan lain, penghibah (wāhib) sudah mengikhlaskan kelebihan tanahnya yang digunakan untuk pembangunan jalan ini juga demi kepentingan atau kemaslahatan umum. Jika tidak dilaksanakan maka akan mengganggu kemaslahatan umum. Adapun saran yaitu diharapkan bagi perangkat desa Kemantren dan warga desa Kemantren seharusnya jika melakukan suatu perjanjian atau akad hibah harus ada surat bukti yang jelas tidak hanya dilakukan dengan ucapan saja, supaya jika terjadi wanprestasi atau hal yang tidak diinginkan bisa digunakan sebagai bukti.