Analisis Yuridis dan Fiqh Siyasah terhadap hak politik disabiltas dalam Peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-KPT/06.KPU.XII/2017 dalam pemilihan umum kepala daerah 2018

Skripsi ini merupakan hasil Penilitian Pustakan yang berjudul “AnalisisYuridis Dan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Disabilitas Dalam Peraturan KPU Nomor 231/pl.03.1- Kpt/06.kpu.XII/2017 dalam pemilukada 2018” untuk menjawab permasalahan bagaimana analisis yuridis terhadap hak politik disabilitas dalam Peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/-06/KPU/XII/2017 dalam Pemilukada 2018 dan bagaimana analisis fiqh siya>sah terhadap hak politik menurut Peratura KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 dalam pemilukada 2018. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) atau hukum normatif yang meneliti sumber-sumber pustaka yang dipandang relevan dengan menggunakan sumber data berupa, buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan hukum lainnya. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan teori fiqh siyasah dusturiyah bagian dari imamah yang menjelaskan teori kepemimpinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, adanya batasan tentang sehat jasmani dan rohani akan membatasi hak politik seseorang dalam bernegara. Penelitian ini menemukan bahwa dalam berpolitik, kesehatan rohanilah yang paling penting dalam aspek politik ini karena kecerdasan atau pun keahlian seseorang yang seharusnya menjadi acuan utama, tidak dengan kesehatan jasamani, kesehatan jasmani perlu diutamakan tetapi harus dipilah-pilah sesuai keputusan komisi pemilihan umum republik Indonesia KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2-17 tentang petunjuk teknis standar kemampuan jasmani dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Kedua, di dalam fiqh siyasah jika dihubungkan sesuai dengan hak politik disabilitas memiliki kriteria yang sama pada masa Quraisy yang sana seseorang pemimpin tidak boleh memiliki kecacatan apapun. Penulis mengharapkan untuk kedepannya peraturan dibuat tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya. Hal tersebut dilakukan agar tercapainya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan hasil penelitian ini seharusnya masyarakat harus berfikiran luas mengenai seseorang pemimpin atau wakil rakyat yang disabilitas, karena didalam UUD 1945 sudah dijelaskan setiap orang berhak dipilih dan memilih karena tidak semua orang disabilitas itu tidak memiliki kemampuan apa pun. Maka dari itu masyarakat tidak seharusnya berpacu pada peraturan kpu nomer 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017, tetapi harus melihat didalam UUD 1945 karena UUD merupakan sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia.