Analisis Maṣlaḥah Mursalah terhadap Isbat Nikah Massal yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2014-2018

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Massal Yang Diselenggrakan Oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2014-2018”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai: 1) Bagaimana pelaksanaan Isbat nikah massal yang diselenggarakan Dinas Sosial Kota Surabaya tahun 2014-2018? 2) Bagaimana analisis maşlaḥah mursalah terhadap Isbat nikah massal yang diselenggarakan Dinas Sosial Kota Surabaya tahun 2014-2018? Data penelitian dihimpun melalui wawancara serta dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh data yang pasti. Selanjutnya, dianalisis dengan teknik deskriptif, dengan pola pikir deduktif. Data juga dianalisis dengan menggunakan teori-teori umum maşlaḥah mursalah terkait dengan Isbat nikah massal yang diselengggarakan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya tahun 2014-2018. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan Isbat nikah massal yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dilaksanakan di Pengadilan Agama Surabaya setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 meliputi sosialisasi, pendaftaran, menunggu jadwal panggilan sidang dari pengadilan, menghadiri persidangan, putusan pengadilan dan pendampingi pasutri datang ke KUA untuk mengurus administrasi dan mendapatkan akta nikah. Isbat nikah massal yang diselenggarakan Dinas Sosial Kota Surabaya jika dilihat dari maslahahnya maka Isbat nikah massal termasuk dalam kategori maşlaḥah mursalah berkenaan pentingnya pencatatan perkawinan banyak memberikan maşlaḥah kepada suami dan istri terutama bagi seorang anak. Pemerintah Kota Surabaya turut serta membantu memberikan fasilitas berupa anggaran program Isbat nikah massal yang terdapat pada Perda 009 Tahun 2018 tentang APBD Kota Surabaya dan Peraturan Walikota No. 77 tahun 2019 tentang penjabaran APBD Kota Surabaya 2019 yang dalam hal ini Dinas Sosial Kota Surabaya menjadi penanggung jawabnya. Adapun pesertanya penduduk yang berdomisili di Surabaya dan dari keluarga miskin dengan menunjukkan KTP Surabaya, Surat Keterangan tidak mampu dan belum memiliki akta nikah maka dilakukan kerja sama Dinas Sosial dengan Pengadilan Agama Surabaya untuk mempermudah penerbitan buku nikah yang resmi sehingga anak yang dilahirkan mendapatkan akses Pendidikan dan istri terjamin. Berdasarkan uraian diatas, maka masyarakat Kota Surabaya dalam melaksanakan sebuah perkawinan agar melakukannya sesuai dengan prosedur pernikahan yang dilaksanakan di KUA agar terlindungi hak-hak dalam hal perkawinan dan diharapkan kepada pihak KUA serta Pencatatan Sipil melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.