Analisis fiqh siyasah terhadap kewenangan kepala desa dalam penyelesaian konflik di masyarakat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: studi Kasus di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan tentang “Analisis fiqh siyassah Terhadap Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Di Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik)” untuk menjawab permasalahan bagaimana analisis secara fiqh siyasah dan undang-undang dari penyelesaian konflik masyarakat desa di Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo,Kabupaten Gresik yang tidak lain merupakan kewenangan dari Kepala Desa. Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang didapat melalui penggumpulan data, diantaranya dokumentasi, wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Permasalahan yang pernah diselesaikan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pemakaman salah satu warga yang berbeda Agama yang ada di Desa Mulung, yang terjadi pada bulan September tahun 2018 di Desa Mulung yang sama sekali belum terjadi, sehingga menimbulkan berbagai perselisihan pendapat warga Desa. Dengan proses penyelesaian pendekatan kepada masyarakat serta musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan agar menghasilkan keputusan yang adil. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta siyasah dusturiyah yang mana berusaha untuk memberikan solusi permasalahan dengan memerhatikan kemaslahatan warga Desa. Dari hasil penyelesaian konflik tersebut disimpulkan bahwa penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat Desa Mulung Driyorejo yang merupakan kewenangan dari Kepala Desa untuk memberikan solusi bagi permasalahan warganya sesuai dengan prosedur namun dengan tetap memerhatikan kemaslahatan warga-warganya serta berpedoman terhadap aturan perundang-undangan serta hukum agama yang berlaku.