Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan pasal tindak pidana makar dalam pasal 107 kitab undang undang hukum pidana: Studi kasus dugaan makar Sri Bintang Pamungkas

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ibrahim, Malik (2018) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan pasal tindak pidana makar dalam pasal 107 kitab undang undang hukum pidana: Studi kasus dugaan makar Sri Bintang Pamungkas. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel.

[img] Text
Malik Ibrahim_C03212047.pdf

Download (155kB)
[img]
Preview
Text
Malik Ibrahim_C03212047.pdf

Download (229kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Malik Ibrahim_C03212047.pdf

Download (235kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Malik Ibrahim_C03212047.pdf

Download (376kB) | Preview
[img]
Preview
Text
MAlik Ibrahim_C03212047.pdf

Download (541kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Malik Ibrahim_C03212047.pdf

Download (315kB) | Preview
[img] Text
Malik Ibrahim_C03212047.pdf

Download (296kB)
[img]
Preview
Text
Malik Ibrahim_C03212047.pdf

Download (244kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Malik Ibrahim_C03212047.pdf

Download (271kB) | Preview

Abstract

Pada penelitian ini diperlukan adanya metode penelitian sebagai petunjuk yang digunakan agar mempermudah menjawab berbagai permasalahan yang dikaji. Metode yang gunakan penulis ialah metode komperatif analitik yaitu menganalisa secara komprehensif tentang makar menurut KUHP dan hukum pidana islam.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara hukum. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia dibatasi oleh Undang Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dikatakan sebagai negara hukum, kerena di dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat pembatasan kekuasaan. Konstitusi yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu bentuk prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Adanya pembatasan kekuasaan, merupakan faktor pendukung dari prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi lainnya, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tertuang di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal tersebut kebebasan berserikat, berkumpul, maupun mengemukakan pendapat secara lisan maupun tulisan dijamin dan ditetapkan di dalam Undang-Undang. Indonesia sebagai negara hukum, telah terikat dengan adanya pembatasan kekuasaan oleh konstitusi, dan adanya hak-hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang. Maka dari itu pidato beserta surat yang dibuat oleh Sri Bintang Pamungkas bukan termasuk tindak pidana makar dengan maksud menggulingkan suatu pemerintahan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 107 KUHP, namun yang dilakukan Sri Bintang Pamungkas merupakan sutu bentuk hak sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dari penjelasan diatas, Penulis menyarankan kepada Aparat Penegak Hukum dalam hal penerapan pasal 107 KUHP dan/atau menetapkan seseorang sebagai tersangka dugaan tindak pidana makar lebih berhati-hati. Karena tindakan makar sudah sangat jelas berbeda dengan penyampaian aspirasi masayarakat yang merupakan hak setiap warga negara dan dilindungi oleh konstitusi.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Ibrahim, MalikUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: Hukum > Hukum Pidana
Hukum > Hukum Pidana Islam
Keywords: Tindak Pidana makar; Sri bintang pamungkas
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Depositing User: Ibrahim Malik
Date Deposited: 19 Mar 2019 10:36
Last Modified: 19 Mar 2019 10:36
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/27688

Actions (login required)

View Item View Item