Hubungan eksekutif-legislatif dalam penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Jember 2016-2017

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Farih, Achmad Balya (2018) Hubungan eksekutif-legislatif dalam penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Jember 2016-2017. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Achmad Balya Farih_E84211045.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perancangan, pembahasan, dan penetapan perda (peraturan daerah) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di Kabupaten Jember serta faktor yang berpengaruh di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan menggunkan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pernacangan, pembahasan, dan penetapan dalam pembuatan Perda APBD di Kabupaten telah mengikuti prosedur penyusunan APBD yang ada. Namun, dalam proses perencanaan Perda APBD tidak maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan dikembalikannya KUA (Kebijkan Umum Anggaran ) PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) ke pihak Eksekutif akibat adanya kendala seperti perubahan kelembagaan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Jember dan tidak sesuai dengan rancangan awal. Hal ini membuat proses pembahasan cenderung lamban dan dinamis. Sedangkan proses penetapannya dilakukan tepat waktu. Dalam proses tersebut melibatkan pihak mengEksekutif dan Legislatif, namun dalam hubungan keduanya tidak terlalu baik. Hal ini terlihat dalam proses pembahasan, dimana pihak Eksekutif dan Legislatif saling mempertahankan pendapat masing-masing yang mengakibatkan lambatnya RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) diserahkan ke mendagri (Menteri Dalam negeri) proses peancangan, pembahasan, dan penetapan APBD 2017 di Kabupaten Jember di pengaruhi berbagai faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi peraturan perundang-undangan dan komunikasi yang baik. Sedangkan faktor pnghambat meliputi perubahan kelembagaan dilingkup Pemerintahan Kabupaten Jember.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Farih, Achmad Balyaachmadbalyafarih@gmail.comUNSPECIFIED
Subjects: Politik
Politik > Politik Islam
Keywords: Eksekutif-legislatif
Divisions: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat > Politik Islam
Depositing User: Farih Achmad Balya
Date Deposited: 03 Sep 2018 06:41
Last Modified: 03 Sep 2018 06:41
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/27610

Actions (login required)

View Item View Item