Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pemilihan wakil gubernur calon tunggal menurut undang-undang nomor 10 tahun 2016:studi kasus di Provinsi Kepulauan Riau

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Muhammad, Sangga Sabda (2018) Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pemilihan wakil gubernur calon tunggal menurut undang-undang nomor 10 tahun 2016:studi kasus di Provinsi Kepulauan Riau. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Sangga Sabda Muhammad_C75214007.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Riau).” Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016? dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode pustaka dan wawancara. Teknis analisis data menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat dari obyek penelitian. Selanjutnya, data tersebut dioalah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fiqh Siyasah Dusturiyah.Hasil penelitian tentang mekanisme pemilihan Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau. Pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan harus sesuai dengan peraturan Undangan Undang nomor 10 tahun 2016 pada pasal 173 sampai 176. Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau di tetapkannya satu nama calon saja. Calon Tunggal Wakil Gubernur langsung dtetapkan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau melalui Rapat Paripurna pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017. Fiqh siyasah dusturiyah mengatur mengenai kegiatan kenegaraan yang berhubungan dengan perundang-undangan. Fiqh siyasah memperbolehkan asal persyaratan calon kepala daerah sesuai dengan apa yang menjadi kualifikasi untuk menjadi seorang kepala daerah. Meski secara konstitusi fiqh Siyasah tidak disebutkan, secara substansional kualifikasi pemimpin menurut fiqh siyasah dusturiyah sudah diwakili oleh undangundang.Pemerintah agar dapat lebih mempertimbangkan berbagai dampak jika akan mengeluarkan Undang-undang, apa saja dampak yang ditimbulkan tiap pasal/kebijakan jika suatu hari ada kasus/masalah yang ternyata tak bisa diselesaikan oleh-oleh undang-undang tersebut. Harus ada alternative lain yang lebih berdampak baik untuk masyarakat.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Muhammad, Sangga Sabdasanggamuhammad1@gmail.comUNSPECIFIED
Subjects: Hukum Islam
Demokrasi
Keywords: Fiqh siyasah dusturiyah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Muhammad Sangga Sabda
Date Deposited: 16 Aug 2018 01:56
Last Modified: 16 Aug 2018 01:56
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/27608

Actions (login required)

View Item View Item