REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI IMPLIKASI BUDAYA POLITIK KERATON

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Williyanto, Riski (2015) REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI IMPLIKASI BUDAYA POLITIK KERATON. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (836kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (300kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (256kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (332kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (627kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (370kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab 5.pdf

Download (341kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (418kB) | Preview

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji reformasi birokrasi yang terjadi pada Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisa dalam studi ini menggunakan teori patrimonialisme untuk menganlisa studi kasus terkait reformasi birokrasi di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang disebabkan oleh adanya implikasi budaya politik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Metode yang digunakan dalam pembahasan ini sebagai upaya ilmiah untuk membahas reformasi birokrasi yang terjadi pada Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai implikasi budaya politik keraton. Dengan membahas secara bertahap dimulai dari perkembangan budaya politik keraton, road map reformasi birokrasi, dan faktor pendukung serta faktor penghambat reformasi birokrasi.
Hasil studi ini menunjukan bahwasannya reformasi birokrasi yang terjadi pada Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta disebabkan oleh; Pertama, perkembangn budaya politik keraton dengan adanya budaya-budaya patrimonialisme dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibangun melalui simbolisasi dan nilai-nilai Jawa/tradisonal yang merupakan karakter Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Paku Alaman dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, hal tersebut sebagai upaya agar para birokrat mampu menjiwai nilai-nilai Jawa/tradisional yang sangat identik dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Paku Alaman. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di tengah arus demokrasi semakin memperlihatkan eksistensinya dengan sistem rekrutmen birokratisasi abdi dalem yang dilakukan oleh Keraton Ngayogyakrat Hadiningrat, sehingga ada dua jenis birokrasi yakni birokrasi abdi dalem punakawan dan keprajan. Abdi dalem punakawan adalah mereka yang berasal dari masyarakat biasa, sedangkan abdi dalem keprajan adalah mereka yang berasal dari Polri, TNI, Birokrat Pemerintah, atau siapapun yang bukan tergolong sebagai masyarakat biasa. Hal tersebut menciptakan sistem birokrasi campuran anatar tradisional dan modern. Selain melestarikan budaya seni tari, wayang, perekrutan selebar-lebarnya untuk menjadi abdi dalem ini merupakan budaya politik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai upaya dalam melestarikan budaya Keraton Ngayogyakrta Hadiningrat. Kedua, reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi karena adanya momentum Keistimewaan. Refromasi birokrasi yang terjadi di tahun 2012 bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Disahkannya Undang-Undang Keistimewaan tersebut kesempatan emas bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan penataan dan mekanisme tata kerja pemerintahan berbasis keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiga, disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kasultanan serta Kadipaten yang merupakan ruh dari makna Keistimewaan yang juga mempunyai pengaruh bagi perkembangan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan faktor pendukung internal dan eksternal dalam refromasi birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Belum efektifnya beberapa organisasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan urusana pemerintahan dan produk hukum yang masih belum disahkan menjadi faktor penghambat internal dan eksternal dalam reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: Ismail
Creators:
CreatorsEmailNIM
Williyanto, RiskiUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: Budaya - Agama
Politik > Politik Islam
Keywords: Reformasi Birokrasi; Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta; Budaya Politik Keraton
Divisions: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat > Filsafat Politik Islam
Depositing User: Users 18 not found.
Date Deposited: 11 Nov 2015 03:06
Last Modified: 11 Nov 2015 03:06
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/2689

Actions (login required)

View Item View Item