Penetapan masa jabatan jaksa agung RI berdasarkan putusan MK no. 49/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI pasal 22 ayat 1 huruf d dalam tinjauan fiqh siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Azhar, Hanif (2011) Penetapan masa jabatan jaksa agung RI berdasarkan putusan MK no. 49/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI pasal 22 ayat 1 huruf d dalam tinjauan fiqh siyasah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Hanif Azhar_C03207030.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (library research) untuk menemukan jawaban atas pertanyaan bagaimana penetapan masa jabatan Jaksa Agung RI berdasarkan Putusan MK No. 49/PUU-VIII/20 I0 tentang Pengujian pasal
22 ayat (1) buruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan bagaimanakah tinjauan fikih siyasah terhadap penetapan masa jabatan Jaksa Agung tersebut. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menghimpun dan mendeskripsikan data berupa undang-undang, buku dan literatur terkait penetapan masa jabatan jaksa agung oleb MK dengan Putusan MK No. 49/PUU-VIII/2010 kemudian dilakukan logika atau penalaran deduktif terbadap penetapan masa jabatan jaksa agung dalam putusan ini menurut fikih siyasah. Dari hasil penelitian penulis ditemukan bahwa Putusan MK No. 49/PUU­ VIIl/2010 menetapkan masa jabatan Jaksa Agung selama 5 tahun. Putusan ini bersifat retroaktif, berlaku ke depan atau tidak berlaku surut. Dalam fikih siyasah telah dikenal adanya lembaga wilayah al hisbah, salah satu cabang dari wilayah al qada’ yang fungsinya dilaksanakan oleb muhtasib. Prinsip-prinsip umum lembaga ini secara deduktif dapat disamakan dengan kejaksaan yang dikepalai oleb jaksa agung, namun tidak memiliki aturan definitif mengenai masa jabatan muhtasib. Penetapan masa jabatan jaksa agung selama 5 tahun dengan Putusan MK No. 49/PUU-VIll/2010 tersebut telah sesuai dengan prinsip maslahah mursilah dalam Islam, terutama dengan qaidah fikih tasarruf al imam 'ala al-ra’iyyah manutun bil- maslahah. Dengan demikian disarankan kepada legislator, DPR dan presiden agar lebih cermat dalam proses pembuatan RUU dan "penggodokan"nya agar konsistensi muatan undang-undang yang dihasilkan kemudian dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Azhar, HanifUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: Fikih > Fikih Siyasah
Keywords: Masa jabatan jaksa agung RI; Putusan MK
Depositing User: Editor : Arifah Wikansari------ Information------library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 03 Apr 2018 03:40
Last Modified: 03 Apr 2018 03:40
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/24013

Actions (login required)

View Item View Item