Implementasi pemerintah kota Surabaya dalam pelaksanaan UU no. 44 tentang pornografi dalam kajian Fiqih Siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Makruf, Makruf (2010) Implementasi pemerintah kota Surabaya dalam pelaksanaan UU no. 44 tentang pornografi dalam kajian Fiqih Siyasah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

[img] Text
Makruf_C03206021.pdf

Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif dengan mengambil keotentikan data-data di lapangan tentang "Peranan Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dalam kajian Fiqih Siyisah". Skripsi ini bertujuan menjawab: 1) Bagaimana pemerintah kota Surabaya dalam menangani pornografi dan penerapan UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi ? 2). Bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penerapan undang-undang pornografi ? Data penelitian ini dihimpun melalui penelitian lapangan (deld research) dan juga disertakan dengan kajian teks (texs reading) dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya dalam memberantas Pornografi Belum bisa terlaksana, ini disebabkan karena banyaknya situs-situs porno yang berkembang di jaringan internet. Untuk mengantisifikasi beredamya pornografi di kalangan masyarakat, Pemerinttah Kota Surabaya memberi program nawala kepada seluruh wamet (warung internet) Wltuk memblokir situs­ situs porno. Permerintak Kota Surabaya juga berkerja sama dengan pihak kepolisian Kota Surabaya untuk menangkap para pelaku pornografi, ini disebabkan pemerintah tidak mempunyai wewenang dalam penangkapan pelaku pornografi. Sejarah islam tidak mengenal adanya pomografi baik itu dari gambar suara atau tulisan, tetapi islam mengenal y&tu zina. Setiap sesuatu yang menuju atau yang membuat orang berbuat zina islam selalu mengharamkan. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. islam dalam mengatasi zina selalu merujuk kepada al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang hukum islam yang berfungsi untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang pemimpin yang bijak akan memperoleh kemaslahatan bagi masyarakatnya apabila lima pokok tersebut terlaksana dan sesuai dengan ql-Qur'an dan Hadis. Mencapai kemaslahatan perlu adanya hubungan antara pemerintahan dan rakyat serta hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat terpelihara dengan baik. Sehingga terjalinlah hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat terutama dalam menjalankan dan menerapkan tmdang-unang yang berlaku, dan tidak mengakibatkan kerugian antara yang satu dengan yang lainnya. Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran bagi Pemerintah hendaknya ikut berperan aktif dalam memantau dan mengawasi keberadaan wamet­ wamet serta memberikan kebijakan dan sangsi yang tegas terhadap wanet yang masih bisa melihat situs porno. Bukan hanya tugas pemerintah dalam memantau adanya pornografi, tetapi pecan wali santri juga terutama dilingktmgan keluarga terhadap merebaknya situs-situr pornografi.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Makruf, MakrufUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: Fikih > Fikih Siyasah
Pornografi
Uncontrolled Keywords: Pemerintahan kota Surabaya; UU no. 44 tentang pornografi; Fiqih Siyasah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah
Depositing User: Editor : samid library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 23 Mar 2018 01:59
Last Modified: 23 Mar 2018 01:59
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/23912

Actions (login required)

View Item View Item