ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN NOMINAL INFAQ

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai. Bagaimana praktek penentuan nominal infaq bagi Karyawan / Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik? dan Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap penentuan nominal infaq bagi Karyawan / Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik?.
Data penelitian ini diperoleh dari BAZ Kabupaten Gresik yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, hasil interview, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu memaparkan atau menjelaskan data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus, yaitu tentang praktek penentuan nominal infaq bagi Karyawan / Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat umum kaitannya dengan analisis hukum Islam terhadap praktek penentuan nominal infaq bagi Karyawan / Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. serta ditarik kesimpulan.
Dalam BAZ Gresik, dana yang diperoleh, dari para pegawai /karyawan di Gresik, di BAZ Gresik ada surat edaran dari Wakil Bupati yang menjabat sebagai Ketua BAZ agar para pegawai negeri dan BUMD yang ada di Gresik berkenan menyetorkan infaq dan zakatnya di BAZ. Di BAZ Gresik ada dua surat himbauan untuk zakat profesi dan infaq bulanan yang mana para pegawai yang ada di sana dianjurkan untuk mengeluarkan infaq yang dikumpulkan di UPZ yang ada di kantornya masing-masing, dan isi surat himbauan itu ada golongan-golongan untuk para pegawai/karyawan dalam membayar infaqnya dimana dalam pemberian infaqnya ditentukan nominalnya dan diwajibkan untuk para pegawai/karyawan dengan tujuan adanya BAZ ini diharapkan bisa membantu meyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan keagamaan di wilayah Kabupaten Gresik.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut analisis hukum Islam mengenai Infaq bagi para karyawan/pegawai yang ditentukan nominalnya yang termasuk dalam kategori dari pembagian infaq yang sunnah, karena infaq ini bertujuan untuk pembangunan masjid dan untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian kewajiban berinfaq yang ditentukan nilai nominalnya diperbolehkan dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadis karena bertujuan untuk kesejahteraan umat.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: pertama Bagi pihak BAZ Kabupaten Gersik hendaknya dalam pendistribusian infaq yang diberikan kepada mustahiq sesuai dengan kebutuhan mustahiq tersebut dan mekanismenya sesuai dengan ajaran agama Islam tanpa ada unsur isrof. Kedua Bagi pihak pegawai PNS dan karyawan BUMN hendaknya dalam pemberian infa<qnya harus dengan rasa ikhlas.