Status hukum Mudda'a Alaih dalam proses pencalonan gubernur: studi kasus Pilkada Gubernur 2017 di Jakarta

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Isnani, Farakhmah (2017) Status hukum Mudda'a Alaih dalam proses pencalonan gubernur: studi kasus Pilkada Gubernur 2017 di Jakarta. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (325kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (457kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
Bab 2.pdf

Download (1MB)
[img] Text
Bab 3.pdf

Download (567kB)
[img] Text
Bab 4.pdf

Download (1MB)
[img] Text
Bab 5.pdf

Download (351kB)
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (392kB) | Preview

Abstract

Penelitian status hukum mudda’a alaih dalam proses pencalonan pilkada gubernur 2017 di Jakarta menggunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini bertujuan menganalisa dasar hukum seleksi calon gubernur dalam Pilkada Jakarta Tahun 2017 dan menganalisa status hukum mudda’a alaih dalam proses pencalonan gubernur menurut Hukum Islam. Data penelitian ini dihimpun melalui studi dokumen, interview, studi kepustakaan, dan observasi. Informan terdiri dari petugas KPU, pakar Hukum Tata Negara serta praktisi. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan teknik deskriptif dan metode induksi. KPU memutuskan bahwa mudda’a alaih dapat menjadi calon Pemilihan Gubernur DKI Jakarta karena belum adanya keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah). Keputusan ini berdasarkan Pasal 4 Huruf f dan Pasal 88 Angka 1 Huruf b PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Namun penggunaan asas praduga tidak bersalah dalam keputusan KPU ini kurang sesuai dengan asas kepatutan, dimana pemimpin menjadi teladan bagi rakyatnya, membawa nama baik negara, dan keputusannya menjadi penentu masa depan negara, sehingga calon pemimpin haruslah tidak pernah melakukan perbuatan tercela sesuai Pasal 7 Ayat 2 Huruf i UU No.10 Tahun 2016 dan Pasal 4 Huruf h PKPU No. 9 Tahun 2016. Jadi mudda’a alaih tidak seharusnya mengikuti pencalonan gubernur. Dengan demikian keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta dinilai kurang sesuai dengan Hukum Tata Negara dan Hukum Islam.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Isnani, Farakhmah22nani13swds@gmail.comUNSPECIFIED
Subjects: Hukum > Hukum Tata Negara
Pemilihan Umum
Uncontrolled Keywords: Mudda'a Alaih; Pilkada Gubernur
Divisions: Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Farakhmah Isnani
Date Deposited: 20 Dec 2017 07:29
Last Modified: 20 Dec 2017 07:29
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/21739

Actions (login required)

View Item View Item