Analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap tanggung jawab pelaku usaha jasa pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Magersari Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

El Bilada, Naoris Syita (2017) Analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap tanggung jawab pelaku usaha jasa pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Magersari Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (881kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (359kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
Bab 1.pdf

Download (885kB)
[img] Text
Bab 2.pdf

Download (1MB)
[img] Text
Bab 3.pdf

Download (371kB)
[img] Text
Bab 4.pdf

Download (403kB)
[img] Text
Bab 5.pdf

Download (290kB)
[img] Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (634kB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan bagaimana bentuk tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Magersari, Sidoarjo dan bagaimana Analisis Hukum Islam dan UUPK terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Magersari, Sidoarjo. Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak PT. Pos Indonesia dan konsumennya. Setelah itu data yang diperoleh disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, kemudian dianalisis dengan dengan pola pikir deduktif, yakni mendiskripsikan teori yang bersifat umum menjadi data–data yang bersifat khusus dan logis atas data yang berhasil dihimpun dari pihak pos dan konsumen yang dirugikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab pihak Pos terhadap konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi atas setiap kerusakan, keterlambatan, atau bahkan kehilangan barang kiriman. Ganti rugi ini hanya untuk pembayaran di atas Rp. 300.000,- dalam satu faktur. Pihak Pos juga memberikan kesempatan kepada para pengguna jasa pos untuk menyampaikan keluhan dan pendapatnya melalui customer service maupun via call center. Dalam analisis hukum islam, tanggung jawab pihak pos tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep ija>rah, terutama yang berkenaan dengan batas minimal akad yang mendapat ganti rugi. Hal ini juga senada jika dianalisis berdasakan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). Pasal 19 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan kerugian konsumen, namun dalam prakteknya pihak Pos hanya akan memberikan ganti rugi kepada konsumen dengan pembayaran diatas Rp. 300.000,- dalam satu faktur. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pihak pos disarankan untuk: melakukan perubahan batas minimum transaksi yang mendapat ganti rugi. Bagi konsumen, diharapkan untuk lebih terliti lagi terhadap klausul hak dan kewajiban sehingga tak ada lagi konsumen yang terus merasa dirugikan karena dilanggar haknya.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
El Bilada, Naoris Syitanaobilada@gmail.comUNSPECIFIED
Subjects: Muamalat Muamalah
Wirausaha
Uncontrolled Keywords: Pelaku usaha; jasa pengiriman barang
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: El Bilada Naoris Syita
Date Deposited: 15 Nov 2017 04:28
Last Modified: 15 Nov 2017 04:28
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/21333

Actions (login required)

View Item View Item