ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN NO.1821/Pdt.G/2013/PA.SDA

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

PUSPITA, PRISCA NINDYA (2015) ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN NO.1821/Pdt.G/2013/PA.SDA. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (807kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (172kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (93kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka di Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menjawab pertanyaan dua rumusan asalah yaitu mengapa Majelis Hakim memberikan izin poligami dalam putusan No. 1821/Pdt.G/2013/PA.SDA? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim memberikan izin poligami dalam putusan No. 1821/Pdt.G /2013/PA.SDA?. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa dokumentasi dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1821/Pdt.G /2013/PA.SDA, dan data sekunder berupa buku-buku atau literatur serta dalil-dalil Al-Quran, Hadis dan kaidah fiqh yang berkaitan dengan izin poligami. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memberikan izin poligami kepada pemohon diluar syarat alternatif izin poligami adalah sebagai upaya perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada calon anak Pemohon yang dikandung calon isteri kedua Pemohon, karena kondisi calon anak yang sedang dikandung calon isteri kedua Pemohon merupakan kondisi bahaya (dharar) yang hanya bisa dihilangkan dengan perkawinan Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon.Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan di Indonesia dan Kompilasi
Hukum Islam, karena memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang ada dalam kandungan calon isteri kedua Pemohon. Bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum tersebut hanya dapat diberikan melalui perkawinan Pemohon dengan Calon isteri kedua Pemohon sesuai Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dari kesimpulan tersebut penulis menyarakan untuk memberikan pemahaman secara umum terhadap masyarakat luas tentang syarat dan ketentuan mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama, dan perlu adanya perumusan yang lebih jelas tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar memperoleh izin poligami. Bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama hendaknya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, khususnya tentang perizinan poligami dengan alasan calon isteri kedua telah hamil yang mana bisa dijadikan celah hukum bagi laki-laki lain dengan mudah mendapat izin poligami.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
PUSPITA, PRISCA NINDYAUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: Hukum Islam
Poligami
Uncontrolled Keywords: poligami;hukum poligami
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Users 274 not found.
Date Deposited: 31 Jul 2015 09:03
Last Modified: 03 Aug 2015 02:13
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/2095

Actions (login required)

View Item View Item