Pendirian bangunan usaha pedesaan: analisis hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atas bangunan di tanah andil di Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hikmah, Sofi Faiqotul (2012) Pendirian bangunan usaha pedesaan: analisis hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atas bangunan di tanah andil di Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

[img] Text
Cover.pdf

Download (728kB)
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (79kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (115kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
Bab 2.pdf

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (849kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (888kB) | Preview
[img] Text
Bab 5.pdf

Download (219kB)
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (111kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang "Pendirian Bangunan Usaha Pedesaan (Studi Analisis Hu.Imm Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Atas Bangunan Di Tanah Andi/ Di Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana motif dan fenomena yang terjadi pada pendirian bangunan di tanah andil ditinjau dari hukum islam dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Data penelitian ini dihimpun melalui penelitian lapangan dan kajian teks dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan model analisis deskriptif verifikatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam, cara memperoleh hak atas tanah andil yaitu tanah negara yang dikuasakan kepada pemerintah pengairan tidak diperbolehkan, hal itu sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria pasal 6 yang mengatakan bahwa "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial ". Dan tanah andil merupakan tanah umum yang kegunaannya untuk masyarakat banyak, tidak hanya dikuasai oleh kepentingan individu saja. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemerintah Desa Tegaldlimo bagian pembangunan clan pemerintah pengairan, untuk melarang masyarakat mendirikan bangunan di atas tanah andil, baik itu merupakan bangunan usaha maupun bangunan rumah, karena tanah andil mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan masyarakat banyak.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Hikmah, Sofi FaiqotulUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: Hukum Islam
Pembangunan
Uncontrolled Keywords: Pendirian bangunan, usaha pedesaan, hukum Islam, UUPA
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Arsip Syariah
Depositing User: Editor : samid library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 23 Oct 2017 02:31
Last Modified: 23 Oct 2017 02:31
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/20745

Actions (login required)

View Item View Item