MEKANISME PELAKSANAAN STEMBUSACCORD PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 1999 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu: Bagaimana
mekanisme pelaksanaan stembusaccord pada pemilu legislatif tahun 1999 menurut
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999, dan bagaimana pelaksanaan stembusaccord
pada pemilu legislatif 1999 menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dalam
perspektif Fiqh Siya>sah.
Untuk menjawab permasalahan di atas, maka dalam mengumpulkan data
penelitian ini menggunakan studi penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu
salah satu bentuk metodologi penelitian yang terfokus terhadap sumber-sumber data
yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan stembusaccord dalam perspektif Fiqh
Siya>sah sebagai suatu objek studi. Selanjutnya sumber-sumber disusun secara
deskriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang sedetail mungkin. Data
yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian
dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu melakukan pembacaan,
penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber mengenai sistem stembusaccord.
Penggabungan sisa hasil pemilu atau stembusaccord yang dilakukan oleh
partai Islam dalam pemilu legislatif pada tahun 1999 merupakan salah satu cara
untuk menambah jumlah konversi kursi dari hasil sisa suara konstituen. Ketentuan
ini oleh delapan partai Islam dilaksanakan seminggu sebelum pemilu dalam bentuk
sebuah kesepakatan. walaupun pada akhirnya ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tersebut direduksi oleh pertentangan antar partai
politik pada tataran implementasi di parlemen. Dalam pandangan yang lebih luas,
sistem stembusaccord ini memiliki efek positif yang menguntungkan bagi konstituen
secara umum dan lebih mendekatkan kepada tujuan syari’at yaitu mewujudkan hifz}
al-ummah, dalam kategori hifz} al-nafs yaitu hurriyah al-syakhsi>yyah berupa hurri>yah
al-ra’y dan al-musya>wah, yaitu persamaan hak di muka hukum dan pemerintahan.
Kebijakan stembusaccord seharusnya diwujudkan oleh KPU sebagai
penyelenggara Pemilihan Umum dan lembaga terkait seperti Partai Politik karena
telah sesuai dengan sistem perwakilan dalam Pemilu di Indonesia. Serta dapat
menjadi rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah
intelektual juga pengetahuan tentang pemilihan umum legislatif dan peraturan
perundang-undangan yang mengaturnya.