Analisis yuridis terhadap status perwalian anak akibat pembatalan nikah : studi putusan pengadilan agama Probolinggo No.154/Pdt.G/2015/PA.Prob

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kurota, Ayun (2017) Analisis yuridis terhadap status perwalian anak akibat pembatalan nikah : studi putusan pengadilan agama Probolinggo No.154/Pdt.G/2015/PA.Prob. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (621kB) | Preview
[img] Text
Abstrak.pdf

Download (284kB)
[img] Text
Daftar Isi.pdf

Download (289kB)
[img] Text
Bab 1.pdf

Download (533kB)
[img] Text
Bab 2.pdf

Download (357kB)
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (312kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (305kB) | Preview
[img] Text
Bab 5.pdf

Download (288kB)
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (289kB) | Preview

Abstract

Dalam hal ini, penulis mencoba menguraikan beberapa hal mengenai status perwalian anak akibat pembatalan nikah yang menggunakan yuridis (peraturan perundang-undangan yang berlaku) sebagai pisau analisa utama, sekalipun tidak menutup kemungkinan menggunakan beberapa pendapat ulama fikih klasik, seperti: Syafi’I, Maliki, Hambali, dan Hanafi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Status Perwalian Anak Akibat Pembatalan Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 154/Pdt.G/2015/PA.Prob)”.
Pembatalan nikah dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 154/Pdt.G/2015/PA.Prob dilatarbelakangi oleh adanya kekeliruan wali saat akad nikah dilangsungkan, dengan menggunakan wali yang tidak berhak (ayah tiri dari mempelai perempuan). Hal ini juga didukung oleh adanya berkas dari pihak Pegawai Pencatatan Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) yang dengan sengaja memanipulasi data dalam kutipan akta nikah. Sehingga pernikahan ini harus dibatalkan sesuai dengan pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
Hal ini tentu berdampak pada status anak akibat dari pembatalan nikah, namun peneliti hanya fokus terhadap status perwalian (nikah) anak tersebut (jika perempuan), sesuai dengan pendapat imam madzhab (kecuali Hambali) yang menjadikan wali sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 28ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 75 poin b dan pasal 76 pun telah dijelaskan mengenai status anak akibat pembatalan nikah, namun berbeda dengan pandangan hakim dalam salah satu pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 154/Pdt.G/PA.Prob yang menyatakan bahwa “jika diketahui anak dari pemohon I dan pemohon II adalah perempuan, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim”
Pernyataan yang terkandung dalam petimbangan (tambahan) ini merupakan hasil ijtihad hakim Pengadilan Agama Probolinggo selaku yang berwenang dalam memutus perkara pembatalan nikahi ni, sehingga dirasa oleh penulis perlu kembali untuk menganalisis pernyataan hakim dalam pertimbangan tersebut

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Kurota, Ayunayun145najihah@gmail.comUNSPECIFIED
Subjects: Hukum
Hukum > Hukum Perdata Islam
Uncontrolled Keywords: Status Perwalian Anak; Pembatalan Nikah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Ayun Kurota
Date Deposited: 10 Aug 2017 08:39
Last Modified: 10 Aug 2017 08:39
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/19258

Actions (login required)

View Item View Item