Tinjauan hukum Islam dan yuridis terhadap praktek kawin setor di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Madhani, Aldi Candra (2017) Tinjauan hukum Islam dan yuridis terhadap praktek kawin setor di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (109kB) | Preview
[img] Text
Daftar Isi.pdf

Download (118kB)
[img] Text
Bab 1.pdf

Download (278kB)
[img] Text
Bab 2.pdf

Download (452kB)
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (159kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (426kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (216kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (119kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana Praktek Kawin Setor di Kecamata Omben Kabupaten Sampang dan Tinjaun Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Praktek Kawin Setor di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura. Data dalam penelitian ini dihimpun melalui studi lapangan, sedangkan teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumen yang datanya langsung dari lapangan dan lainnya, kemudian data tersebut dianalisis yang selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan disertai pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwat adanya istilah Kawin setor di Kecamatan Omben Kabupataen Sampang yaitu pertama, perkawinan yang dilakukan secara hukum islam tanpa dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Kedua, Aparat desa menyerahkan formulir pelengkap dalam perkawinan disetorkan (diserahkan) secara kolektif ke Kantor Urusan Agama (KUA) 30 hari setelah pernikahan untuk memperoleh akta nikah. Ketiga, setelah penghulu/PPN memeriksa berkas pemberitahuan kehendak nikah, penghulu mengklafikasi dengan bermacam-macam rekayasa pencatatan, yakni kesemua laporan peristiwa pernikahan tersebut dicatat sesuai dengan tanggal setor aparat desa tersebut. Mengenai aturan tentang hukum pencatatan perkawinan dalam hukum islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan itu harus dicatat atau tidak, sedangkan dalam hukum yuridis bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Sebab-sebab adanya perbedaan hukum tersebut karena kurang memahami tujuan pencatatan perkawinan. kenyataannya dalam masyarakat hal seperti ini merupakan hambatan suksesnya pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, untuk pengembangan hukum Islam yang baik, disarankan agar: Pertama, kepada pemerintah dalam hal ini yaitu Pegawai Pencatat Nikah seharus lebih tegas dalam mensosialisasikan peraturan perundang–undangan perkawinan. Kedua, kepada para Kyai, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah agar lebih memberi peran dan fungsi kepada petugas Pegawai Pencatat Nikah untuk melaksanakan tugasnya dan tidak mengintervensi terhadap kerja mereka. Ketiga kepada masyarakat hendaknya lebih dewasa dalam menerima dan memahami perunang-undangan tentang perkawinan sehingga kedepan tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Madhani, Aldi CandraAldicandramadani@gmail.comUNSPECIFIED
Subjects: Nikah
Uncontrolled Keywords: Hukum keluarga Islam; kawin setor
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Madhani Aldi Candra
Date Deposited: 07 Aug 2017 07:20
Last Modified: 16 Oct 2017 03:24
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/18317

Actions (login required)

View Item View Item