Konflik kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan terminal Purabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Amiruddin, Muhammad Toyyib (2017) Konflik kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan terminal Purabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (139kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (419kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (431kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (475kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (490kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (456kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (540kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (422kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (428kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini mengkaji tentang konflik kewenangan pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan Terminal Purabaya. Dalam penelitian ini difokuskan untuk menjawab masalah utama, yakni: Bagaimana konflik terjadi dan dinamika kepentingan politik aktor untuk memperoleh perubahan prosentase bagi hasil Mou Kerjasama dan Penyelesian naskah perjanjian Kerjasama menggunakan proses negosiasi antar pemerintah daerah. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu deskriptif yang menggunakan analisis kualitatif. Sedangkan penetuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian mengambarkan bahwa konflik berawal dari keterlambatan pemerintah Kota Surabaya dalam membayar hasil seluruh pengelolaan dan manajemen kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama 3 tahun dari tahun 2015. Adapun dinamika konflik politik antar aktor eksekutif berpusat pada kekuasaan dan kewenangan diantara kedua belah pihak yakni pemerintah Kota Surabaya dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kewenangan pemerintah Kota Surabaya dalam mengelolan terminal Purabaya sesuai dengan Perwali Kota Surabaya No. 77 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi UPTD dan Perwali Kota Surabaya No. 42 Tahun 2011 tugas dinas dan fungsi Walikota Surabaya. Dari Kabupaten Sidoarjo kewenangan Pada Perda Kabupaten Sidoarjo No.3 Tahun 2011 tentang Retrebusi terminal. Yang mengguatkan Peraturan daerah terdapat di naskah perjanjian kerjasama pemerintah Kota Surabaya dan pemerinntah Kabupaten Sidoarjo tahun 1998.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Amiruddin, Muhammad Toyyibamiruddin22@gmail.comUNSPECIFIED
Subjects: Kebijakan Publik
Keywords: Konflik kewenangan; dinamika kepentingan aktor eksekutif
Divisions: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat > Filsafat Politik Islam
Depositing User: AMIRUDDIN MUHAMMAD TOYYIB
Date Deposited: 26 Jul 2017 07:53
Last Modified: 26 Jul 2017 07:53
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/17699

Actions (login required)

View Item View Item