Perlindungan hukum kelompok minoritas: studi analisa peraturan gubernur Jawa Timur nomor 188/94/Kpts/013/2011 terhadap kelompok jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Setiawan, Imas (2017) Perlindungan hukum kelompok minoritas: studi analisa peraturan gubernur Jawa Timur nomor 188/94/Kpts/013/2011 terhadap kelompok jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (400kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (410kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (688kB) | Preview
[img] Text
Bab 2.pdf

Download (599kB)
[img] Text
Bab 3.pdf

Download (643kB)
[img] Text
Bab 4.pdf

Download (465kB)
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (487kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (513kB) | Preview

Abstract

Jemaat Ahmadiyah merupakan kaum minoritas yang ada di Jawa Timur, jumlahnya sekitar 1500 orang yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur, pada tahun 2011 Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat keputusan No. 188/94/Kpts/013/2011 tentang pelarangan terhadap aktifitas jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur. Hal ini tentu menimbulkan berbagai dampak terhadap aktifitas jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Timur. Oleh karenanya, ada beberapa problematika yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1), bagaimana implikasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/Kpts/013/2011 tentang pelarangan terhadap aktifitas jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur, (2), bagaimana Peraturan Gubernur No 188/94/Kpts/013/2011 ditinjau dari Undang – undang 45 tentang kebebasan beragama, (3), bagaimana aktifitas jemaat Ahmadiyah 5 tahun pasca Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/Kpts/013/2011 dikelurakan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1), terdapat berbagai implikasi yang timbul di lingkungan jemaat Ahmadiyah Jawa Timur dikarenakan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/Kpts/013/2011, diantarnya adalah dampak sosial, dampak keagamaan serta dampak hukum, (2), pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan terkait dengan urusan keagamaan, selain itu juga tidak sejalan dengan Undang – undang kebebasan beragama yang menjamin hak warga negara untuk menjalankan keyakinannya (3), Perkembangan jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur masa kini setelah 5 tahun menerima keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011 ialah tetap melakukan aktifitas seperti biasanya, untuk rutinitas individu jemaat Ahmadiyah tetap melakukannya seperti para muslim yang lainnya, akan tetapi untuk kegiatan yang bersifat masif atau menyeluruh, jemaat Ahmadiyah terkadang masih terkendala dengan izin dari aparat keamanan.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Setiawan, Imassetiawanimas@gmail.comUNSPECIFIED
Subjects: Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions: Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Setiawan Imas
Date Deposited: 17 Jul 2017 06:54
Last Modified: 17 Jul 2017 06:54
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/17539

Actions (login required)

View Item View Item