Tinjauan hukum Islam terhadap aspek maslahah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan

Fauzi, Ach. (2012) Tinjauan hukum Islam terhadap aspek maslahah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (665kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (191kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (703kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (294kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (554kB) | Preview
Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/17166

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan? Bagaimana dampak dari pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan terhadap para petani? Bagaimana aspek maslahah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan? Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dan mengumpulkan data menggunakan teknik dokumenter dan wawancara dengan masyarakat dan pemerintah kabupaten Pamekasan. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola piker induktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau yang dituangkan dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura sebagai pola penentuan harga tembakau di Pamekasan. Namun dalam aturan tersebut tidak dijelaskan tentang karakteristik tembakau dan nominal harga sehingga terdapat beberapa oknum yang memanfaatkan situasi dengan menentukan harga berdasarkan kualitas tembakau yang mereka tentukan sehingga terjadi monopoli tertentu dan persaingan pasar yang tidak sehat. Peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena tidak ada aturan nas yang mengatur secara jelas namun faktor yang dominan yang menjadi landasan hukum penetapan harga menurut kesepakatan ulama adalah al-maslahah al-mursalah. Oleh karena itu, peran pemerintah tersebut belum mampu mengakomodir kepentingan seluruh pihak pelaku pasar tembakau sehingga aspek maslahah peran pemerintah tersebut belum dirasakan oleh banyak pihak.

Email:
Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Maslahah peran Pemerintah; harga tembakau
Subjects: Harga Pokok
Pertanian
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Editor : Abdun Nashir------ Information------library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 07 Jun 2017 03:59
Last Modified: 08 Dec 2017 11:10
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/17166

Actions (login required)

View Item View Item