Studi komparatif penetapan Daftar Pencarian Orang oleh kepolisian menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah

Skripsi ini merupakan hasil penelitian menggunakan studi kepustakaan (library research). Penelitian bertujuan memberi jawaban tentang: Apa yang dimaksud Daftar Pencarian Orang? Bagaimanakah mekanisme penctapan Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian? dan pemberlakuan Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian'? Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan mencermati buku-buku yang berkaitan dengan status penetapan Daftar Pencarian Orang olch Kepolisian mcnurut Undang-undang Kcpolisian dan Fikih Jinayah yang kcmudian dianalisis dengan tekhnik diskriptif analisis. Data hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam mekanisme Pencarian Daftar Orang adalah usaha kepolisian dalam menangani seseorang yang terlibat dalam tindak pidana namun keberdaannya belum dikctahui atau belum dapat dilakukan pemeriksaan. Hal ini terkait kewenangan aparat penegak hukum yakni kepolisian yang diatur dalam hukum Acara Pidana dan diatur dalam Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian diharapakam agar penegak hukum dapat mclakukan fungsinya dengan baik sesuai dengan hukum Acara Pidana dan sebaiknya tersangka yang dalam penetapan Daftar Pencarian Orang bersikap kooperatif selama proses penyelidikan. Mengingat keberadaaan status Daftar Pencarian Orang yang tidak diatur secara jelas oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dan ditinjau dari Fikih Jinayah, Fikih Jinayah tidak ada pembahasa Daftar Pencarian Orang baik pengertian maupun mekanisme hanya saja dalam Fikih Jinayah membahas tentang suatu tindak pidana, dalam hal ini Daftar Pencarian Orang merupakan suatu tindak Pidana yang secara umum dalam Fikih Jinayah sudah memcnuhi unsur-unsur seseorang dianggap telah melakukan pcrbuatan Jarimah. Perbuatan yang tidak terdapat dalam Nas maupun Hadis tcrmasuk dalam jarimah ta'zir dimana kewenangannya diberikan oleh ulil amri termasuk seseorang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang yang juga pelaku Daftar Pencarian Orang tidak dapat diberlakukan statusnya seumur hidup (kadalwarsa) karena dalam Fikih Jinayah adalah lcwatnya waktu tertcntu setelah terjadinya kejahatan atau dijatuhkannya keputusan pengadilan tanpa dilaksanakannya hukuman.