Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 4475/Pdt.G/2010/PASby. tentang izin poligami bagi istri yang tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri secara maksimal

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Negara, Bagus Rokhmat Jaya (2012) Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 4475/Pdt.G/2010/PASby. tentang izin poligami bagi istri yang tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri secara maksimal. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (544kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (178kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (669kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (997kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (277kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (316kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah basil penelitian lapangan tentang analisis putusan permohonan izin poligami (termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara maksimal). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya, juga bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus Putusan Nomor: 4475/Pdt.G/201 O/PA.Sby izin poligami dan bagaimana analisis putusan di Pengadilan Agama Surabaya. Data penelitian ini dihimpun dengan mempelajari Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4475/Pdt.G/2010/PA.Sby, dengan teknik pengunpulan data melalui interview atau wawancara dengan para hakim yang bersangkutan, dan telaah pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang poligami kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai izin poligami. bahwa alasan-alasan izin poligami ini tidaklah sesuai dengan Undang-Undang dan KHI tentang izin berpoligami. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa hakim dalam memutuskan izin poligami, perlu adanya pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bagi pemohon dan rumah-tangganya serta bagi calon isteri pemohon, Majelis hakim memberikan penafsiran secara luas. Bahwa hakim dalam memberi izin poligami sudah relevan dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun pada dasarnya alasan poligami tersebut tidak ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Sejalan dengan kesimpulan diatas ialah disarankan kepada majelis hakim agar lebih memperhatikan akibat psikologis terhadap istri setelah terjadinya poligami. Serta menjelaskan kepada para suami sebagai pelaku poligami agar tidak menganggap remeh syarat utama dari poligami yaitu adil, juga bagi para suami yang telah memperoleh izin poligami dari pengadilan agama hendaklah bertanggung jawab penuh terhadap suami istri dan anak-anaknya dan selalu berlaku adil.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Negara, Bagus Rokhmat Jaya--UNSPECIFIED
Subjects: Keluarga
Poligami
Uncontrolled Keywords: Izin poligami; kewajiban isteri
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Editor : Abdun Nashir------ Information------library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 12 May 2017 04:06
Last Modified: 08 Dec 2017 10:16
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/16893

Actions (login required)

View Item View Item