Tinjauan hukum Islam terhadap Wanprestasi dalam hukum perdata

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ichsanuddin, M. (1988) Tinjauan hukum Islam terhadap Wanprestasi dalam hukum perdata. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (564kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (225kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (178kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (5MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (345kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pusaka.pdf

Download (641kB) | Preview

Abstract

Wanprestasi dalam hukum perdata sebagai suatu aturan yang terperinci. Hal ini berbeda dengan hukum islam dimana di dalamnya hanya terdapat aturan yang mendasar tentang wanprestasi ini. Untuk itu hukum islam menganalisa permasalahan dalam skripsi ini dengan meninjau terhadap aturan wanprestasi yang terdapat dalam hukum perdata, sehingga diperoleh suatu kepastian hukumnya. Masalah yang akan dibahas adalah 1). Dalam hukum perdata, terdapat pengertian secara umum tentang wanprestasi maka selanjutnya dipersoalkan bagaimana memberlakukan ketentuan hukum tentang wanprestasi ini, dalam berbagai bentuk perbuatan keperdataan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan itu dikatagorikan sebagai wanprestasi? 2). Setelah diketahui adanya wanprestasi, menurut ketentuan hukum perundang undangan yang berlaku dalam hukum perdata, maka bagaimana akibat hukum yang mesti dikenakan kepada pelaku wanprestasi, sebagai tindak lanjut dari resiko yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tercapai adanya suatu kepastian dan keadilan dalam hukum? 3). Bagaimana konsepsi serta kebijaksanaan hukum islam dalam meninjau dan menganalisa terhadap ketentuan tentang wanprestasi yang berlaku dalam hukum perdata, serta bagaimana ketentuan hukum islam tentang akibat hukum yang mesti di berlakukan terhadap pelaku wanprestasi? Pada pembahasan ini menggunakan metode induksi, metode deduksi dan metode komparasi. Metode induksi digunakan untuk mempelajari hal hal atau peristiwa peristiwa dengan menyelidiki persoalan yang bersifat terperinci untuk memperoleh ketentuan pernyataan yang bersifat umum. Metode deduksi yaitu mengambil ketentuan yang bersifat umum dari keadaan atau peristiwa yang bersifat khusus, sedangkan metode komparasi yaitu sebagai metode yang memadukan antara metode induksi dan metode deduksi, sebagaimana dikemukakan oleh Sutrisno Hadi sebagai berikut: Bahwa metode campuran dikenal dengan istilah hilir mudik antara kutub kutub induksi dan deduksi. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai wanprestasi apabila telah memenuhi kreterianya menurut hukum. Tindak lanjut dari adanya wanprestasi menurut hukum perdata maka terdapat suatu resiko sebagai akibat hukum yang merupakan suatu kematian untuk dikenakan kepada pelaku wanprestasi. Hukum islam memiliki konsepsi tentang wanprestasi yang kemudian konsepsi ini digunakan sebagai alat untuk meninjau ketentuan dan akibat hukum adanya wanprestasi dalam hukum perdata.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Ichsanuddin, M.--UNSPECIFIED
Subjects: Hukum Islam
Hukum > Hukum Perdata
Uncontrolled Keywords: Hukum Islam; Wanprestasi; Hukum Perdata
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Arsip Syariah
Depositing User: Editor : Abdun Nashir------ Information------library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 20 Apr 2017 02:51
Last Modified: 08 Dec 2017 10:09
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/16124

Actions (login required)

View Item View Item