Pelaksanaan perjanjian "Bagi Hasil Ternak Sapi" di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Usaha pemerintah untuk meningkatkan usaha di bidang peternakan di dalam Tap MPR No. II/MPR/1993 dijelaskan bahwa usaha meningkatkan dibidang peternakan ini pada dasarnya dilaksanakan guna meningkatkan produksi peternakan nasional dalam rangka pengembangan ekspor ternak, meningkatkan pendapatan peternak dan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan perbaikan mutu gizi masyarakat, yang mana untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui usaha pembinaan daerah produksi peternakan. Dalam kenyataan di masyarakat, peternak belum tentu pemilik ternak. Hal ini terjadi karena di masyarakat tidak semua orang yang memiliki ternak memelihara sendiri ternaknya, pemilik ternak mempunyai kebiasaan menitipkan ternaknya pada orang lain untuk dipelihara, yang kemudian hasilnya dibagi antara pemilik dan pemelihara, baik berupa keturunan ternak maupun dalam bentuk lain. Permasalahan yang akan dibahas 1). Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi dikecamatan palang kabupaten tuban? 2). Bagaimana tinjauan hukum islam dan undang undang No. 6 Tahun 1967 terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi tersebut? Pada pembahasan ini digunakan metode kwantitatif yang meliputi editing, pengorganisasian data dan tabulating. Editing yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang diperoleh dari lapangan mengenai praktek perjanjian bagi hasil ternak sapi terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan kesingkronan atau kelompok. Pengorganisasian data yaitu menyususn dan mensistematisasikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan. Tabulating yaitu mengumpulkan hasil penelitian dalam bentuk tabel guna mengetahui besarnya frekwensi dan prosentasi untuk masing masing kategori. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi yang ada di kecamatan palang kabupaten tuban itu dilaksanakan berdasarkan tata aturan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun temurun, dan bukan berlandaskan kepada hukum adat. Hal ini terbukti tidak adanya sanksi konkrit dan pasti yang dapat dijatuhkan oleh kepala adat atau kepala desa terhadap pihak yang melakukan penyelewengan dalam perjanjian bagi hasil ternak sapi.