TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR. DJ. II/ 491/ 2009 TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI SOLUSI UNTUK MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN : STUDI KASUS DI KUA WONOKROMO

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Latifah, Siti Nur (2014) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR. DJ. II/ 491/ 2009 TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI SOLUSI UNTUK MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN : STUDI KASUS DI KUA WONOKROMO. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (69kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (29kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (48kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (102kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (199kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (114kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (66kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (29kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (37kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif, untuk menjawab pertanyaan: bagaimana implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Wonokromo?, apa saja kendala yang dialami dalam implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Wonokromo?, dan bagaimana korelasi antara hukum Islam dengan implementasi Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin?
Data penelitian dihimpun dengan metode wawancara dan dokumentasi dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin belum dapat dimplementasikan sejak awal diberlakukan yakni 10 Desember 2009. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala yang melatarbelakangi yakni, dana, sarana prasarana, animo masyarakat dan waktu pelaksanaan. Sedang jika ditinjau dari segi hukum Islam terdapat korelasi karena implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin termasuk dalam kategori mas}lah}ah mursalah dan dalam tingkatannya termasuk mashlahah hajiyyat, selain itu kursus calon pengantin juga termasuk dalam kategori sadd ad dzari’ah karena kursus calon pengantin merupakan langkah preventif yakni dengan memberikan pembekalan kepada pasangan calon pengantin tentang tata cara menjalani rumah tangga.
Sejalan dengan kesimpulan diatas kepada pemerintah utamanya Kementrian Agama Republik Indonesia hendaknya memberikan alokasi dana untuk kegiatan kursus calon pengantin tersebut, sehingga implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dapat berjalan dengan baik dan mampu memenuhi tujuan diberlakukannya kursus calon pengantin tersebut, yakni untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Latifah, Siti NurUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: Hukum Islam
Hukum Islam > Perkawinan
Uncontrolled Keywords: Calon Pengantin; Perceraian
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Users 18 not found.
Date Deposited: 08 Apr 2015 01:54
Last Modified: 08 Apr 2015 01:54
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/1600

Actions (login required)

View Item View Item