TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN ITSBAT NIKAH YANG TERJADI PASCA BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974 : STUDI PENETAPAN NOMOR 0038/PDT.P/2014/PA.MALANG

Hasyim, Muhammad Mahrus (2014) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN ITSBAT NIKAH YANG TERJADI PASCA BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974 : STUDI PENETAPAN NOMOR 0038/PDT.P/2014/PA.MALANG. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (6MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (97kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (104kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (256kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (278kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (237kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (133kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (99kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (278kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (110kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Itsbat Nikah Yang Terjadi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Mlg)”. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah setelah pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, khususnya dalam penetapan No. 0038/Pdt.P/2014/PA.Mlg?, 2) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim menetapkan itsbat nikah setelah pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, khususnya dalam penetapan No. 0038/Pdt.P/2014/PA.Mlg?.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan dan dasar hukum hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah setelah pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 yakni, berpedoman pada suatu alasan mas}lah{ah mursalah, kaedah hukum fiqh dan pertimbangan-pertimbangan lain yang berdasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, apabila rukun dan syarat-syarat pernikahan terpenuhi, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan. Sedangkan secara tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim menetapkan itsbat nikah setelah pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 3 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah dan dalam pasal 7 ayat (3) disebutkan dalam huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, apabila adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan maka boleh untuk mengajukan permohonan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama. Karena itu, pengesahan nikah sangat penting untuk status pernikahannya tersebut supaya tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anaknya, membuat paspor untuk haji atau umroh dan pengurusan-pengurusan lain sebagainya.
Berdasarkan hal diatas, maka hendaknya para penegak hukum di Pengadilan Agama Kota Malang perlu mengadakan adanya penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan atau perkawinan sirri, dan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan agar mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi masalah dikemudian hari. Mengenai dalam memeriksa perkara itsbat nikah hendaknya harus hati-hati dalam memeriksa perkara tersebut supaya mencegah terjadinya tindakan masyarakat yang berupaya penyelewengan terhadap hukum

Email:
Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: M. Dahlan Bishri
Uncontrolled Keywords: Itsbat Nikah
Subjects: Hukum Islam
Nikah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Users 18 not found.
Date Deposited: 08 Apr 2015 00:16
Last Modified: 08 Apr 2015 00:16
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/1593

Actions (login required)

View Item View Item