ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN HAK ASUH ANAK DI PA. MOJOKERTO DALAM PUTUSAN NOMOR 1298/PDT.G/2014/PA.Mr

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Azijah, Anita Nur (2017) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN HAK ASUH ANAK DI PA. MOJOKERTO DALAM PUTUSAN NOMOR 1298/PDT.G/2014/PA.Mr. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (372kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (249kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (580kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (379kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (635kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (755kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (991kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (901kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana pertimbangan hakim pengadilan Mojokerto dalam memutuskan perkara nomor :1298/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang gugatan hak asuh anak? dan bagaimana analisis yuridis terhadap putusan pengadilan agama Mojokerto nomor 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang gugatan hak asuh anak? Dalam menjawab permasalahan tersebut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara menguraikan putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr mulai dari alasan terjadinya gugatan hak asuh anak hingga sampai pada dasar-dasar hukum yang digunakan dalam putusannya, kemudian dilakukan analisis pada hal-hal tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak dalam perkara ini para hakim Pengadilan Agama Mojokerto kurang mendasar pada dalil-dalil dalam Undang- undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 105 dan pasal 156 yang mana seharusnya dalam pengasuhan anak (h}ad}a>nah) yang belum mumayyiz itu diberikan kepada ibu kandungnya, dalam hal ini penggugat sebagai ibu kandung ingin memperoleh haknya dalam mendapatkan hak asuh anaknya (h}ad}a>nah) karena sang anak masih dibawah umur (belum mumayyiz) serta tergugat dan keluarganya mempunyai indikasi yang tidak baik untuk menjauhkan (memisahkan) penggugat sebagai ibu kandungnya dari anaknya, apabila sang pemegang h}ad}a>nah telah lalai dalam menjalankan kewajibannya maka hak yang seharusnya didapat dapat dicabut, sebagai mana diatur dalam undang- undang KUHper serta undang- undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 49. Dari permasalahan tersebut hakim memberikan keputusan atas dasar untuk kepentingan sang anak dan para orang tua juga tidak saling berebut hak asuh anak. Ulama fiqh juga sepakat mengatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara’ yang membolehkannya, seperti ibu itu murtad, gila atau dipenjara selama ibu masih mampu dan cakap maka ibu adalah yang paling berhak menggenggam hak asuh anak dibandingkan pihak-pihak lainnya.Sejalan dengan kesimpulan di atas, Dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang perkara penolakan perkara hak asuh anak ini, penulis menyarankan untuk hakim lebih diteliti lagi untuk menetapkan keputusan, sehingga dapat mengetahui alasan yang bisa dilihat segi alasan hukumnya dijadikan dasar hukum dalam melakukan suatu gugatan.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Azijah, Anita Nuranitanurazijah@gmail.comUNSPECIFIED
Subjects: Anak
Hukum
Hukum > Hukum Perdata Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Azijah Anita Nur
Date Deposited: 06 Mar 2017 02:05
Last Modified: 06 Mar 2017 07:46
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/15854

Actions (login required)

View Item View Item