KEDUDUKAN KESULTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mas'udi, Mas'udi (2016) KEDUDUKAN KESULTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (6MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (5MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (6MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (7MB) | Preview
[img] Text
Bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (6MB)
[img] Text
Bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (356kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Fokus penelitian tesis ini membahas tentang kedudukan kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam system Negara kesatuan republik Indonesia dilihat dari perspektif Islam. Dalam penelitian ini menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan hokum normative (legalresearch). Argumentasi dan teori dihimpun melalui studi dokumen, menggunakan argument dan teori yang didasarkan atas literature, karya ilmiah atau pembahasan-pembahasan yang dipublikasikan terkait dengan focus kajian yang penulis angkat. Analisis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis agar dapat dipahami beberapa hal yang melatar belakangi perumusan eksistensi kesultanan DIY dalam system Negara kesatuan republik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah istimewa Yogyakarta merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempunyai predikat sebagaidaerah istimewa. Predikat ini memang sangat istimewa karena pada umunya monarki berada pada tingkatan Negara bukan provinsi. Ciri khas keistimewaan Yogyakarta adalah sultan Hamengkubuwono merupakan raja sekaligus sebagai gubernur provinsi DIY, problematic yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara yang demokratis dan kedudukan kesultanan DIY tidak bertentangan dengan bentuk NKRI maupun dengan UUDNRI 1945 karena dikuatkan dengan konstitusi tertulis Negara Indonesia. Adapun kedudukan kesultanan DIY dalam NKRI ditinjau dari perspektif Islam dapat dibandingkan dengan masa pemerintahan Nabi Muhammad Saw, yang pada intinya mengedepankan system musyawarah dalam menyelesaikan segala macam persoalan yang ada. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara de facto pengakuan status keistimewaan Yogyakarta telah diakui sejak Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII melalui momen 5 September 1945 yang menghasilkan kesepakatan antara Presiden Soekarno dan Pemerintahan Yogyakarta. Adapun secara de jure, kedudukan Yogyakarta sebagai daerah istimewa setelah dikeluarkannya UU No 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Juncto UU No 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan literature bagi khazanah keilmuan dalam bernegara di republik Indonesia, sekaligus sebagai referensi tentang sudut pandang keislaman yang memiliki korelasi dengan system pemerintahan di daerah Yogyakarta. Selainitu penulis berharap karya ilmiah ini menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam membuat regulasi yang berkorelasi dengan monarki yang ada di Yogyakarta.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Mas'udi, Mas'udimasuuudi@yahoo.comUNSPECIFIED
Subjects: Hukum Islam
Kepemimpinan
Divisions: Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Mas'udi Mas'udi
Date Deposited: 03 Feb 2017 07:52
Last Modified: 03 Feb 2017 07:52
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/14973

Actions (login required)

View Item View Item