ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG N0MOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Putra, Hendi Restu (2016) ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG N0MOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Undergraduate thesis, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (196kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (205kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (422kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (283kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (249kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (416kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (317kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap kewenangan tersebut.Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah tepat dan benar. Karena penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam satu atap adalah bentuk dari independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan tugas-tugas pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Di samping itu, tinjauan fikih siyasah terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menggunakan teori Wila>yah al-Maza>lim memang sudah sangat tepat, karena teori tersebut telah hampir sama dengan apa yang telah dijalankan oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. Mulai dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut yang menangani kasus yang obyeknya adalah para penguasa atau para pejabat negara yang melakukan suatu kejahatan atau kezaliman yang dilakukan kepada rakyat. Serta lembaga Wilayah al-Mazalim ketika melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, juga dilakukan dalam satu atap tanpa ada lembaga peradilan yang lain. Begitu pula yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan juga dilakukan dalam satu atap, yaitu di dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang otoritas kekuasaan legislatif bersama eksekutif disarankan untuk membuat suatu aturan yang lebih bagus dan kuat diantara ketiga lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik. Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan diantara ketiga lembaga tersebut, dan menjadikan peradilan bisa berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat luas. Islam juga memberikan suatu konsep lembaga yang bisa digunakan sebagai acuan dalam menjalankan suatu penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Email:
Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Korupsi; kewenangan penyelidikan penyidikan; penuntutan
Subjects: Hukum Islam
Hukum Islam > Pidana Korupsi
Hukum Islam > Pidana Positif
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah
Depositing User: Putra Hendi Restu
Date Deposited: 26 Aug 2016 06:06
Last Modified: 26 Aug 2016 06:06
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/13299

Actions (login required)

View Item View Item