TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN BAWASLU PERIHAL SENGKETA VERIFIKASI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA MENURUT UU NO. 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fawaidah, Amiratul (2013) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN BAWASLU PERIHAL SENGKETA VERIFIKASI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA MENURUT UU NO. 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (933kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (442kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (770kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab1.pdf

Download (278kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab2.pdf

Download (268kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab3.pdf

Download (190kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab4.pdf

Download (124kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab5.pdf

Download (91kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (48kB) | Preview

Abstract

Penelitian yang berjudul Tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan bawaslu perihal sengketa verifikasi partai PKPI menurut undang-undang no. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu ini bersifat studi kepustakaan. Penelitian Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: pertama, Bagaimana putusan bawaslu perihal sengketa verifikasi partai PKPI menurut UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu? Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan bawaslu perihal sengketa verifikasi parpol PKPI menurut UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu?
Data yang dihimpun dalam penelitian ini melalui pembacaan dan kajian teks dan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis dengan pola deduktif yaitu dengan memaparkan data atau dalil yang bersifat umum yakni tentang putusan bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang menyelesaikan sengketa melalui non peradilan dalam tinjauan fiqh siyasah kemudian ditarik dari permasalahan yang lebih khusus yaitu kedudukan keputusan bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan sengketa non peradilan.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu. dan mempunyai wewenang untuk memutuskan perkara sengketa pemilu, akan tetapi tidak semua putusan bawaslu bersifat final dan mengikat yang dalam hal ini hanya pada dua persoalan sengketa saja yaitu, sengketa antar peserta Pemilu dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Kemudian sengketa antara peserta Pemilu dengan KPU akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten-Kota, yang mana putusan tersebut masih bisa diajukan banding pada pengadilan tinggi tata usaha Negara, Sehingga putusan bawaslu tidak mempunyai kewenangan eksekutorial. Kedua, penyelesaian sengketa oleh bawaslu yang dijelaskan dalam undang-undang no. 8 tahun 2012 hampir sama dengan yang dijelaskan dalam fiqh siyasah. Dalam fiqh siyasah penyelesaian sengketa non pengadilan ditangani oleh lembaga Tahkim yang tidak semua putusannya bersifat final dan mengikat Pembahasan dalam skripsi ini menjelaskan mengenai kewenangan lembaga non peradilan yaitu bawaslu atau dalam hukum Islam yaitu lembaga Tahkim dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi karena perselisihan untuk mencapai kesepakatan dengan jalan damai.
Sejalan dengan kesimpulan di atas maka disarankan, perlunya pemerintah untuk mengkaji ulang undang-undang no. 15 tahun 2011 untuk memberi penjelasan yang lebih spesifik terhadap kedudukan bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu agar tidak terjadi salah penafsiran.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: Pembimbing: Sukamto, SH.,M.S
Creators:
CreatorsEmailNIM
Fawaidah, AmiratulUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: Filsafat
Uncontrolled Keywords: fiqih siyasah, putusan bawaslu, sengketa verifikasi partai keadilan dan persatuan Indonesia, pemilu
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah
Depositing User: Editor: Library Administrator----- Information-----http://library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 12 Feb 2014
Last Modified: 13 Apr 2015 07:32
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/11205

Actions (login required)

View Item View Item