ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MENOLAK GUGATAN REKONVENSI DALAM PUTUSAN No: 1798 / Pdt.G/2003/PA.Sby

Wiyono, Fajar (2013) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MENOLAK GUGATAN REKONVENSI DALAM PUTUSAN No: 1798 / Pdt.G/2003/PA.Sby. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (70kB) | Preview
[img]
Preview
Text
PERNYATAAN KEASLIAN.pdf

Download (16kB) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (100kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (102kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab I.pdf

Download (143kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab II.pdf

Download (243kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab III.pdf

Download (174kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab IV.pdf

Download (116kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab V + Daftar Pustaka.pdf

Download (125kB) | Preview

Abstract

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokument berupa Putusan Pengadilan Agama Surabaya. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriftif dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulanya.Dari hasil analisis, dapat disimpulkan, pertama, bahwa dasar majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya menolak Gugatan Rekonvensi dalam Putusan No: 1798/Pdt.G/2003/PA.Sby berdasarkan kondisi rumah tangga yang pecah ( broken merried) kurang lebih sudah tiga tahun dan sulit dimungakinkan untuk disatukan lagi. Berdasarkan alasan penggugat yaitu perselisihan, maka gugatan penggugat tentang perceraian ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kmpilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991. Kedua, . Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan pengaturan atas harta benda setelah putusnya perkawinan menurut hukumnya masing-masing. Dalam ketentuan tentang hak atas harta bersama, yang diatur oleh Pasal 128 KUH Perdata, menentukan bahwa harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, dengan tidak memperdulikan dari mana asalnya barang-barang tersebut. Sebagai salah satu buktinya adalah dalam perkara No: 1798/Pdt.G/2003/PA.Sby. Dalam kasus ini tergugat (isteri penggugat) menuntut diserahkannya harta benda yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah harta yang diperoleh selama perkawinan atau dalam istilah adat jawa disebut dengan harta gono gini. Putusan tersebut memberikan akibat hukum, harta bersama tetap berada dalam penguasaan penggugat. Hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 128 KUH Perdata, maka dapat dikatakan tergugat tidak mendapatkan haknya atas harta bersama/harta gono Masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar dan pertimbangan hakim tidak menerima gugatan tergugat untuk mengabulkan harta gono gini kepada tergugat, menurut hukum yang berlaku.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: Ahmad Imam Mawardi
Uncontrolled Keywords: Gugatan Rekonvensi
Subjects: Hukum Islam > Gugatan
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Editor: Library Administrator----- Information-----http://library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 03 Feb 2014
Last Modified: 07 Apr 2015 08:28
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/11018

Actions (login required)

View Item View Item