ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR:777/PDT.G//2010/PA.MLG DENGAN MENGGUNAKAN PASAL 116 HURUF F KHI

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Zaki, Hamdan (2013) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR:777/PDT.G//2010/PA.MLG DENGAN MENGGUNAKAN PASAL 116 HURUF F KHI. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
cover.pdf

Download (120kB) | Preview
[img]
Preview
Text
abstrak.pdf

Download (37kB) | Preview
[img]
Preview
Text
daftar isi.pdf

Download (59kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab 1.pdf

Download (161kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab 2.pdf

Download (261kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab 3.pdf

Download (91kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab 4.pdf

Download (80kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab 5.pdf

Download (49kB) | Preview
[img]
Preview
Text
daftar pustaka.pdf

Download (43kB) | Preview

Abstract

Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan simpulan bahwa, pertama, pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam putusan perkara No:777/Pdt.G/2010/PA.Mlg adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam menentukan kasus ini Majelis Hakim menggangap adanya perselisihan walaupun di sana tidak terjadi pertengkaran. Kedua, berdasarkan analisis hukum acara perdata, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara beliau memandang lebih banyak mana antara maslakhah dan mahdorotnya apabila diputus cerai, Karena dalam kasus tersebut penggugat telah dijual dan dipaksa untuk melayani laki-laki lain, sehingga penggugat tidak dapat menerima kenyataan pahit ini akhirnya penggugat pergi pulang ke rumah orang tuanya.
Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama kota Malang memakai dasar hukum pada pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam dalam putusan no.777/Pdt.G/2010/PA.Mlg. seharusnya Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan pasal 19 huruf B Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf B Kompilasi Hukum Islam, karena tergugat telah pergi selama 4 tahun tanpa ada pemberitahuan dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat.
Berdasarkan simpulan di atas, hendaknya Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, lebih berhati-hati dan teliti serta tidak terpaku pada satu pasal. Melainkan harus juga merujuk pada pasal lain yang berhubungan perkara yang akan diputus sehingga Majelis Hakim Pengadilan mempunyai sudut pandang yang luas dalam memutus suatu perkara. Akan lebih baiknya lagi apabila Hakim Pengadilan mau merujuk kepada pendapat pakar hukum agar Hakim mempunyai kedalaman pemahaman baik terhadap perkara maupun dasar hukum yang akan dijadikan landasan dalam memutus perkara.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: Pembimbing : Muwahid
Creators:
CreatorsEmailNIM
Zaki, HamdanUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: Tasawuf
Uncontrolled Keywords: Pasal 116 huruf F KHI
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Editor: Library Administrator----- Information-----http://library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 13 Nov 2013
Last Modified: 08 Apr 2015 02:58
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/10737

Actions (login required)

View Item View Item