TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UANG PANAIK (UANG BELANJA) DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR KELURAHAN UNTIA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Iqbal, Moh. (2012) TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UANG PANAIK (UANG BELANJA) DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR KELURAHAN UNTIA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
cover.pdf

Download (163kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab1.pdf

Download (117kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab2.pdf

Download (152kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab3.pdf

Download (121kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab4.pdf

Download (100kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab5.pdf

Download (44kB) | Preview
[img]
Preview
Text
daf.pustaka.pdf

Download (34kB) | Preview

Abstract

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat Kel. Untia Kec Biringkanaya menganggap bahwa uang panaik adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Fungsinya adalah digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Tujuan pemberian uang panaik adalah untuk menghargai atau menghormati wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang panaik tersebut. Kedudukan uang panaik dalam perkawinan adat tersebut adalah sebagai salah satu pra syarat, karena tidak ada uang panaik maka tidak ada perkawinan. Adapun nilai uang panaik sangat ditentukan oleh kedudukan atau status sosial dalam masyarakat, seperti jenjang pendidikan, ekonomi keluarga, kesempurnaan fisik, gadis dan janda, jabatan, pekerjaan dan keturunan. Apabila wanita yang akan dinikahi kaya maka akan banyak pula nilai uang panaik yang akan diberikan calon mempelai laki laki kepada perempuan tersebut.
Pemberian uang panaik dalam perkawinan adat Bugis Makassar di Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mewajibkan calon mempelai laki laki membayarkan mahar kepada calon mempelai wanita dan itupun dianjurkan kepada pihak wanita agar tidak meminta mahar berlebihan. Proses penentuan jumlah uang panaik tersebut dilakukan dengan musyawarah yang pada akhirnya akan mendapatkan kesepakatan antara kedua bela pihak. Karena adanya unsur kesepakatan di dalamnya sehingga menurut hukum islam, adat tentang uang panaik hukumnya mubah atau boleh.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Iqbal, Moh.UNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: Nikah
Uncontrolled Keywords: Uang Panaik; Uang Belanja; Perkawinan;
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Editor: Library Administrator----- Information-----http://library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 12 Dec 2012
Last Modified: 15 Apr 2015 03:08
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/10229

Actions (login required)

View Item View Item